Wabup Sampaikan Jawaban Pemerintah

Reporter: yayan |

Editor: mujitahidin |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 20:53

A.Zulqoini Syarif, S.H (Wabup Pesbar )--

Lalu, jawaban Pemerintah atas pandangan Fraksi Demokrat, salah satunya mempertanyakan kendala dan solusi yang akan dilaksanakan terkait realisasi PAD sebesar Rp36,02 milyar dari target sebesar Rp127,48 milyar atau sebesar 28,26 persen. Bahwa, kendala yang terjadi dikarenakan lain-lain PAD yang sah tidak terealisasi secara optimal.

“Solusi yang telah dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pengelolaan aset yang dimiliki melalui perjanjian kerjasama dan lelang aset,” tegasnya.

Kemudian, kata Zulqoini, jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi Amanat Indonesia Raya yakni berharap agar kedepan serapan anggaran dapat lebih optimal dan merata di setiap sektor untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, hal itu tentu akan menjadi perhatian bersama. Fraksi Amanat Indonesia Raya juga mendorong Pemkab Pesbar untuk menggali potensi-potensi PAD yang ada serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah.

“Kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki dalam rangka peningkatan PAD, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah,” ujarnya.

Sedangkan, mengenai jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi Golkar-Perindo, yaitu permintaan penjelasan terkait dengan realisasi PAD tercatat bahwa realisasi lain-lain PAD yang sah hanya tercapai 17,55 persen. Menurut Zulqoini, bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan non potensi. Fraksi Golkar-Perindo juga mempertanyakan perlakuan akuntansi hutang piutang daerah pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023.

“Sistem akuntansi piutang daerah diatur dalam Peraturan Bupati Pesbar No.78/2022 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dimana piutang adalah hak yang diterima oleh pemerintah daerah,” katanya.

Ditambahkannya, semua itu yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya dan diharapkan dapat dicairkan/direalisasikan menjadi kas dalam suatu periode akuntansi. Piutang timbul karena adanya tunggakan pungutan pendapatan yang merupakan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

“Pada 31 Desember 2023 tercatat Pemkab Pesbar memiliki nilai piutang sebesar Rp60.414.711.281,00 dan sampai dengan 20 Juni 2024 telah dibayarkan sebesar Rp27.333.877.323,00,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi Golkar-Perindo juga minta penjelasan progres pembangunan gedung perkantoran bupati. Menurutnya, hingga tahun anggaran 2024 pembangunan gedung kantor bupati dan OPD secara fisik lebih dari 90 persen. Secara fungsional lebih dari 95 persen terhadap total keseluruhan bangunan dengan rincian yakni gedung utama (A) lima lantai, gedung kiri bangunan (C) dua lantai, dan gedung kanan bangunan (B) dua lantai.

“Hanya bagian depan B1 atau Mall Pelayanan Publik (MPP). Untuk penyelesaian gedung kanan (B) bangunan ruas belakang dan lantai II, diperkirakan dibutuhkan anggaran penyelesaian sebesar Rp35,5 milyar,” pungkasnya.*

wabup sampaikan jawaban pemerintah                            pesisir tengah - wakil bupati (wabup) pesisir barat, ahmad zulqoini syarif, s.h., menghadiri sekaligus menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2023, pada rapat paripurna dprd pesbar, jumat 21 juni 2024 kemarin.
jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dprd pesbar terhadap laporan pertangggungjawaban bupati pada pelaksanaan apbd tahun 2023, yang disampaikan wabup pesabr a.zilqoini syarif, itu antara lain atas pandangan umum fraksi nasdem, pemkab pesbar berterima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam keberhasilan pemkab pesbar meraih predikat wajar tanpa pengecualian (wtp).
“prestasi ini merupakan hasil kerja bersama dan semoga kedepan dapat diraih kembali. jawaban ini juga sekaligus menjawab pandangan dari fraksi pdi perjuangan, fraksi demokrat, dan fraksi golkar perindo,” kata zulqoini.
selanjutnya, terkait harapan fraksi nasdem dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di pesbar, perlu kinerja yang lebih giat dari pada opd untuk menempatkan sumber daya manusia (sdm) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian pad.
“hal ini akan menjadi perhatian dalam penempatan sdm pada opd pemungut pad,” ungkapnya.
selain itu, lanjutnya, terkait apresiasi telah ditingkatkannya status tujuh puskesmas menjadi rawat inap dan harapan peningkatan status empat puskesmas lainnya untuk menjadi puskesmas rawat inap, pemkab setempat menyampaikan terimakasih atas apresiasi tersebut. hal itu merupakan hasil dari kerjasama dalam meningkatkan pelayanan derajat kesehatan masyarakat. sedangkan, terhadap empat puskesmas yaitu way krui, krui selatan, pugung tampak, dan pulau pisang yang dapat mendekati untuk naik status rawat inap yaitu puskesmas pugung tampak.
“untuk puskesmas pugung tampak yang mendekati naik status menjadi rawat inap tentunya masih memiliki catatan salah satunya harus ada penambahan prasarana berupa gedung perawatan rawat inap dan pemenuhan sarana seperti alat kesehatan (alkes) dan ambulans di puskesmas tersebut,” katanya.
 kemudian, masih kata zulqoini, mengenai pandangan fraksi nasdem tentang pelaksanaan sistem zonasi masih menuai kritik dan kontroversi, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan harus terus dilakukan agar tujuan pemerataan mutu pendidikan bisa tercapai dengan tetap mengutamakan hak anak atas pendidikan. menurutnya, bahwa jalur zonasi bertujuan untuk mendekatkan peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah.
“selain jalur zonasi terdapat juga jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi orang tua yang merupakan program pemerintah pusat diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) no.1/2021,” jelasnya.
selanjutnya, jawaban atas pandangan fraksi pdi perjuangan yang memberikan pandangan terkait banyaknya terjadi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak atas paket pekerjaan gedung dan bangunan kantor, jalan dan jembatan yang terjadi berulang ulang pada setiap tahun anggaran. tentu pemkab pesbar telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan setiap tahapan kegiatan pembangunanan mulai dari perencanaan, konstruksi sampai dengan pengawasan.
dikatakannya, mengenai pandangan fraksi pdi perjuangan yang minta pemkab pesbar agar membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat petani, dengan dilakukannya perbaikan terhadap sarana dan prasarana pertanian bendungan dan irigasi yang mengalami kerusakan. tentunya dalam hal rehab bangunan bendungan, pemkab pesbar sudah melakukan upaya-upaya terhadap perbaikan irigasi yang tersebar di wilayah pesbar ini. namun keterbatasan apbd serta kerusakan sebagian bendungan dan irigasi yang cukup parah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“pemkab pesbar telah melakukan upaya dengan mengajukan permohonan proposal ke pemprov lampung,” jelasnya.
sementara itu, kata dia, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi pkb, bahwa fraksi pkb merespon positif realisai anggaran di tahun 2023 sebesar rp768.698.593.890,77 dari target pendapatan sebesar rp858.153.933.786,00. meski realisai tersebut menurun dari realisasi anggaran tahun 2022 sebesar rp769.761.549.332,99. hal ini akan menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah pesbar.
“terkait dari target pad di tahun 2023 sebesar rp127.489.995.541,00 dengan realisasi pad itu sebesar rp36.026.850.720,77, ini mengalami peningkatan dibanding realisasi pad tahun 2022 sebesar rp29.045.920.662,99. dimana fraksi pkb menyarankan kepada tapd untuk tidak terlalu tinggi merencanakan target pad ditahun berikutnya,” katanya.
lalu, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi demokrat, salah satunya mempertanyakan kendala dan solusi yang akan dilaksanakan terkait realisasi pad sebesar rp36,02 milyar dari target sebesar rp127,48 milyar atau sebesar 28,26 persen. bahwa, kendala yang terjadi dikarenakan lain-lain pad yang sah tidak terealisasi secara optimal.
“solusi yang telah dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pengelolaan aset yang dimiliki melalui perjanjian kerjasama dan lelang aset,” tegasnya.
kemudian, kata zulqoini, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi amanat indonesia raya yakni berharap agar kedepan serapan anggaran dapat lebih optimal dan merata di setiap sektor untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, hal itu tentu akan menjadi perhatian bersama. fraksi amanat indonesia raya juga mendorong pemkab pesbar untuk menggali potensi-potensi pad yang ada serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah.
“kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan potensi pad yang dimiliki dalam rangka peningkatan pad, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah,” ujarnya.
sedangkan, mengenai jawaban pemerintah atas pandangan fraksi golkar-perindo, yaitu permintaan penjelasan terkait dengan realisasi pad tercatat bahwa realisasi lain-lain pad yang sah hanya tercapai 17,55 persen. menurut zulqoini, bahwa lain-lain pad yang sah merupakan pendapatan non potensi. fraksi golkar-perindo juga mempertanyakan perlakuan akuntansi hutang piutang daerah pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023. 
“sistem akuntansi piutang daerah diatur dalam peraturan bupati pesbar no.78/2022 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dimana piutang adalah hak yang diterima oleh pemerintah daerah,” katanya.
ditambahkannya, semua itu yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya dan diharapkan dapat dicairkan/direalisasikan menjadi kas dalam suatu periode akuntansi. piutang timbul karena adanya tunggakan pungutan pendapatan yang merupakan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
“pada 31 desember 2023 tercatat pemkab pesbar memiliki nilai piutang sebesar rp60.414.711.281,00 dan sampai dengan 20 juni 2024 telah dibayarkan sebesar rp27.333.877.323,00,” jelasnya.
selain itu, fraksi golkar-perindo juga minta penjelasan progres pembangunan gedung perkantoran bupati. menurutnya, hingga tahun anggaran 2024 pembangunan gedung kantor bupati dan opd secara fisik lebih dari 90 persen. secara fungsional lebih dari 95 persen terhadap total keseluruhan bangunan dengan rincian yakni gedung utama (a) lima lantai, gedung kiri bangunan (c) dua lantai, dan gedung kanan bangunan (b) dua lantai.
“hanya bagian depan b1 atau mall pelayanan publik (mpp). untuk penyelesaian gedung kanan (b) bangunan ruas belakang dan lantai ii, diperkirakan dibutuhkan anggaran penyelesaian sebesar rp35,5 milyar,” pungkasnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Minggu, 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan