Fraksi Gerindra Minta Dana Hibah Distop, Program Titipan Dewan Diakomodir

Radar Lambar - Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Lampung Barat, meminta program dana hibah dievaluasi, selanjutnya minta Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD bisa dipertimbangkan untuk bisa diakomodir.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Lampung Barat Hi. Untung mengungkapkan, pengelolaan dan penyusunan anggaran diharapkan bisa lebih mengedepankan program yang bermanfaat bagi masyarakat daripada dana hibah.

"Pemkab Lampung Barat agar lebih mengutamakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dari pada dana-dana hibah yang kurang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat," ungkap Untung saat menyampaikan pemandangan umum akhir fraksi DPRD  Lampung Barat dalam sidang paripurna pembahasan RAPBD Lampung Barat tahun anggaran 2024, di Ruang Sidang Marghasana DPRD setempat, Senin (20 November 2023).

Selanjutnya, Untung juga menyampaikan fraksi Gerindra melihat tentang penyerapan anggaran pembangunan kedepan agar anggaran yang diserap baik dari APBD murni ataupun dari dana lainnya agar segala bentuk wujud serapan tepat sasaran berkeadilan pemerataan dan mendahulukan skala prioritas serta meletakkan asas manfaat untuk masyarakat.

Ia juga meminta agar Pokir-Pokir DPRD bisa diperhatikan. 

"Pokir-Pokir yang diusulkan oleh anggota DPRD masing-masing di Dapil  baik dari usulan fraksi ataupun usulan komisi yang diajukan agar diperhatikan agar tersampainya aspirasi masyarakat Lampung Barat," kata dia.

Selanjutnya, Untung juga mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Lampung Barat membentuk tim kinerja yang serius untuk menertibkan aset-aset daerah yang terbengkalai termasuk daerah yang bersumber dari bermacam anggaran di Kabupaten Lampung Barat.

"Penertiban aset ini agar kita bisa menghitung dan merinci di mana tingkat kerugian negara di Kabupaten Lampung Barat," pungkasnya. *