Program BSPS dari Pusat di Pesisir Barat Nihil

PESISIR TENGAH – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), memastikan tahun ini tidak ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di kabupaten setempat.

Sekretaris Dinas PRKP, Hamidi, mendampingi Kadis PRKP Pesbar, Ir. Armand Achyuni, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten setempat tidak masuk dalam lokasi pelaksanaan program BSPS, termasuk di tahun 2024.

“ Sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 Kabupaten Pesbar tidak lagi menjadi sasaran program BSPS yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan tahun ini kembali lagi tidak menjadi sasaran,” kata dia.

Dijelaskannya, terdapat sejumlah kategori yang harus disiapkan, agar bantuan BSPS itu terlaksana dan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

“ Data yang harus kita siapkan mulai dari data kasus stunting, kawasan kumuh hingga kemiskinan ekstrim, masyarakat dengan kategori itu yang nanti akan menjadi sasaran,” jelasnya.

Menurutnya, sebelumnya pihaknya telah mengupayakan, agar ada masyarakat yang menjadi sasaran sehingga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni.

“ Program BSPS yang digulirkan oleh pemerintah pusat itu adalah untuk membantu perbaikan RTLH yang ada, termasuk RTLH di Kabupaten Pesisir Barat, tapi tahun ini belum ada kegiatan itu” terangnya.

Ditambahkannya, hingga kini jumlah RTLH di Kabupaten Pesbar masih sangat banyak, sedangkan anggaran dari APBD tidak memungkinkan untuk memperbaiki RTLH yang ada.

“ Selain menunggu kegiatan dari pusat, keterbatasan anggaran yang ada membuat kami belum bisa maksimal dalam menggulirkan program perbaikan RTLH melalui APBD, jadi kami akan tetap mengupayakan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. *