Penyaluran Bansos BPNT Periode Juli-Agustus Masih Berlangsung
Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat hingga kini masih memantau pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial BPNT di kabupaten setempat. Foto Dok--
Radarlambar.bacakoran.co– Dinas Sosial (Dinsos), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), hingga kini masih memantau pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten setempat.
Kabid Pemberdayaan Sosial, Dyka Feriansyah., mendampingi Kadis Sosial Pesbar, Agus Triyadi, S. Ip., mengatakan penyaluran Bansos BPNT di Kabupaten setempat kini tengah berlangsung untuk periode Juli dan Agustus 2024.
“Sekarang penyaluran BPNT periode Juli dan Agustus masih berlangsung, saat ini kami belum punya data pelaksanaan penyaluran Bansos BPNT, karena belum ada data dari Bank dan Kantor Pos penyalur,” kata dia.
Dijelaskannya, jumlah KPM sasaran penerima Bansos BPNT hingga Juni lalu mencapai 16.153 KPM, jumlah itu terbagi dalam dua tempat penyaluran yakni melalui Bank BRI dan Kantor Pos.
“ Sebanyak 15.579 KPM tercatat sebagai penerima bantuan melalui Bank BRI, ada 574 KPM tercatat sebagai penerima bantuan melalui Kantor Pos, sedangkan untuk sasaran periode sekarang belum ada data yang masuk,” jelasnya.
Ditambahkannya, penyaluran Bansos BPNT itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat ke seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) di kabupaten setempat melalui Bank BRI dan Kantor Pos.
“ Penyaluran Bansos yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu dilaksanakan langsung ke seluruh KPM tanpa melalui Dinsos, nanti kita baru menerima laporan realisasi baik dari Kantor Pos maupun Bank BRI,” terangnya.
Menurutnya, selama periode penyaluran sejak Januari hingga Juni realisasi penyaluran tidak mencapai 100 persen, hal itu karena ada data KPM yang sudah tidak ditemukan lagi, tapi masih terdata sebagai penerima Bansos, hingga ada yang sudah tidak layak menerima Bansos itu.
“ Hal seperti ini masih terjadi, mulai dari KPM yang pindah alamat, meninggal dunia atau datanya terhapus oleh sistem saat pelaksanaan penyaluran karena dinilai KPM sudah mampu, jadi setiap penyaluran tidak terealisasi 100 persen,” pungkasnya. (*)