Radarlambar.bacakoran.co - Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengajukan seruan agar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dihukum mati. Seruan ini disampaikan sebagai reaksi terhadap peran Netanyahu dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel, Hamas di Gaza, dan Hezbollah di Lebanon. Khamenei menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di kedua wilayah tersebut bukanlah kemenangan, melainkan kejahatan perang. Ia mengkritik langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang hanya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, sebagai tindakan yang tidak cukup untuk menanggapi kejahatan yang telah mereka lakukan.
Dalam pidatonya kepada anggota Basij, sebuah kelompok sukarelawan paramiliter di Iran, Khamenei menyatakan bahwa Netanyahu bersama dengan pemimpin-pemimpin Israel lainnya harus diadili lebih keras. Ia juga menekankan bahwa kelompok-kelompok yang berada dalam "Poros Perlawanan" Iran, seperti Hamas dan Hezbollah, akan semakin kuat setelah perang ini berakhir.
Sementara itu, Netanyahu juga menghadapi masalah hukum serius, baik di tingkat domestik maupun internasional. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya, menuduhnya terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik yang terjadi di Gaza. Surat perintah ini muncul tepat menjelang persidangan korupsi yang telah lama dihadapi Netanyahu, yang jika ia dinyatakan bersalah, dapat mengakhiri karir politiknya.
Netanyahu membantah semua tuduhan dan menyebut tindakan ICC sebagai bentuk antisemitisme. Ia juga menanggapi kritik dengan menegaskan bahwa ia dan Gallant tidak secara sengaja menargetkan warga sipil Gaza atau menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.
Sementara itu, situasi di Gaza dan Lebanon semakin memburuk dengan banyaknya korban jiwa, baik di pihak Palestina maupun Israel, serta terus berlanjutnya serangan militer. Kematian ribuan orang dan penghancuran infrastruktur menjadi kenyataan pahit yang dihadapi oleh warga sipil di kedua negara tersebut. (*)
Kategori :