Radarlambar.bacakoran.co- Presiden Prabowo Subianto tengah mendapat tekanan untuk mencopot Miftah Maulana Habiburrahman dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Desakan ini mencuat setelah sebuah video yang menunjukkan Miftah mengolok-olok penjual es teh menjadi viral di media sosial.
Dalam video yang beredar luas, Miftah terlihat sedang berbicara dengan nada kasar kepada seorang penjual es teh. "Es tehmu jik okeh ora? Masih? Yo kono didol, g*bl*k," kata Miftah dalam rekaman tersebut, yang kemudian disusul dengan canda tawa dari beberapa orang di atas panggung.
Video ini menuai kecaman dari warganet yang menganggap ucapan Miftah tidak pantas, apalagi mengingat perannya sebagai seorang tokoh agama dan utusan presiden di bidang kerukunan umat beragama.
Reaksi Warganet yang Mengecam Perilaku Miftah
Setelah video tersebut viral, banyak komentar yang menyerukan agar Presiden Prabowo mencopot Miftah dari jabatannya. Warganet mengkritik keras sikap Miftah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan kerukunan, terutama saat ia tengah memberikan ceramah di hadapan publik.
"Pak Presiden, tolong proses keluhan masyarakat terkait staf Bapak. Tindakan seperti ini sangat meresahkan dan bertolak belakang dengan tugasnya sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama," tulis seorang warganet.
Banyak juga yang menyebutkan bahwa ucapan Miftah dapat memberikan contoh buruk bagi masyarakat, terlebih dalam memandang orang yang berjuang mencari rezeki halal, apapun status ekonominya.
Sebagian warganet bahkan meminta agar Miftah dipecat dari jabatannya. "Pecat Miftah, Pak. Itu wajah kabinet Bapak," tulis seorang pengguna Instagram, sementara yang lain menambahkan, "Tolong berhentikan Miftah, Pak. Dia tidak layak jadi staf khusus kerukunan beragama."
Miftah, yang sebelumnya dikenal dengan kiprahnya sebagai tokoh agama, kini terjerat kontroversi yang merusak citranya. Pihak Presiden Prabowo belum memberikan respons resmi mengenai desakan tersebut, namun kasus ini tetap menjadi perhatian publik yang menginginkan ketegasan terkait sikap pejabat negara.
Kejadian ini mengingatkan akan pentingnya integritas dan sikap bijaksana yang seharusnya dimiliki oleh setiap pejabat publik, apalagi yang menyandang jabatan yang berhubungan langsung dengan kerukunan umat beragama.(*)