Radarlambar.bacakoran.co -Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, mengkritik keputusan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk-Yeol, yang mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024.
Campbell menilai langkah tersebut sebagai kesalahan besar dan sangat bermasalah, bahkan menyebutnya tidak sah. Kritik ini disampaikan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Aspen Strategy Forum pada 4 Desember 2024.
Campbell mengungkapkan bahwa hampir semua pejabat tinggi di Korea Selatan, termasuk yang berada di kantor Presiden, terkejut dengan keputusan Yoon tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak pihak yang tidak mengetahui niat Yoon untuk mengumumkan darurat militer, termasuk pemerintah AS yang memiliki sekitar 28.500 tentara di Korsel.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, juga mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat tidak diberi tahu sebelumnya mengenai keputusan tersebut.
Meskipun Yoon membatalkan pengumuman darurat militer hanya beberapa jam setelah disampaikan, keputusan itu memicu ketegangan di Korsel. Beberapa anggota parlemen menentang langkah tersebut, dan pada 5 Desember 2024, parlemen Korsel mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon karena tindakan yang dianggap tidak sah tersebut.
Menurut Campbell, peristiwa ini sangat mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran di AS. Ia menyatakan bahwa meskipun ada perpecahan politik yang mendalam di Korea Selatan, hampir semua pihak sepakat bahwa keputusan darurat militer ini adalah langkah yang sangat bermasalah.
Campbell memuji fakta bahwa masyarakat Korea Selatan secara tegas menentang keputusan tersebut, menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi.
Campbell juga menyatakan bahwa masa depan hubungan antara AS dan Korea Selatan akan menghadapi tantangan, tetapi AS berkomitmen untuk memastikan bahwa aliansi mereka dengan Seoul tetap kuat.
Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Yoon telah menimbulkan kekhawatiran, namun AS tetap bertekad untuk menjaga kemitraan dengan Korea Selatan. (*)