Radarlambar.bacakoran.co- Pembangunan ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadi proyek besar yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, kini menghadapi hambatan serius.
Beberapa proyek yang direncanakan oleh pihak swasta tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan terancam mangkrak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa meskipun banyak investor yang melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, hanya sedikit yang melanjutkan pembangunan. Ia menyatakan, "Groundbreaking memang banyak, tapi yang melanjutkan sedikit."
Meskipun Maruarar tidak menyebutkan jumlah pasti proyek yang mandek, data dari Otorita IKN menunjukkan bahwa total anggaran pembangunan IKN sudah mencapai Rp147,41 triliun.
Dari jumlah tersebut, hanya Rp58,41 triliun yang berasal dari investasi swasta, sementara sisanya dibiayai oleh APBN. Pemerintah menargetkan investasi swasta mencapai Rp100 triliun untuk tahun lalu, namun realisasinya masih jauh dari target.
Dalam rencana awal Presiden Jokowi, pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan Rp460 triliun hingga 2045, dengan 80 persen dari dana tersebut berasal dari investasi swasta. Namun, para investor kini menghadapi ketidakpastian terkait kelanjutan proyek ini, khususnya setelah adanya perubahan pemerintahan.
Ronny Sasmita, analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mengungkapkan bahwa keraguan investor terkait kelanjutan IKN muncul karena mereka tidak mendapatkan kepastian dari pemerintah terkait proyek ini. Menurutnya, pemerintah perlu meyakinkan investor bahwa proyek IKN akan terus berjalan dalam jangka panjang.
Namun, ada pandangan berbeda dari Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menilai bahwa banyaknya target pembangunan yang tidak tercapai serta risiko dan biaya tinggi yang dihadapi investor dapat memperburuk kondisi ini.
Ia bahkan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa IKN bisa berisiko besar untuk mangkrak jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah.
Huda juga mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek IKN, mengingat besarnya anggaran yang sudah dikeluarkan dan kebutuhan dana yang terus bertambah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bijak dan proyek ini bisa memberikan manfaat yang maksimal.
Situasi ini membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut tentang masa depan IKN, apakah proyek ini harus diteruskan ataukah perlu dihentikan. Evaluasi yang mendalam dan keputusan yang tepat akan sangat menentukan apakah IKN bisa menjadi realitas atau justru menjadi sebuah proyek yang tak pernah selesai.(*)