RI Inflasi 0,30 Persen pada Juli 2025 Imbas Beras hingga Biaya Sekolah

Radarlambar.bacakoran.co - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,30 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025. Kenaikan ini didorong oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan utama, terutama beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit.

Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat naik dari 108,27 pada Juni menjadi 108,60 pada Juli. Kenaikan ini menandai tekanan inflasi yang relatif stabil meskipun menunjukkan tren kenaikan tipis sejak pertengahan tahun.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat sebesar 2,37 persen. Sementara secara kumulatif sejak awal tahun (year-to-date/ytd), inflasi mencapai 1,69 persen, mencerminkan tekanan harga yang masih dalam koridor sasaran inflasi tahunan pemerintah.

Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi Juli dengan inflasi sebesar 0,74 persen dan andil 0,22 persen terhadap total inflasi. Komoditas beras menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 0,06 persen, diikuti tomat dan bawang merah masing-masing 0,05 persen, serta cabai rawit 0,04 persen.

Selain pangan, sektor energi juga memberikan tekanan, terutama dari kenaikan harga bensin yang menyumbang 0,03 persen terhadap inflasi bulanan. Sementara itu, biaya pendidikan juga mulai mendorong inflasi seiring dengan tahun ajaran baru. Biaya sekolah dasar dan harga telur ayam ras masing-masing menyumbang 0,02 persen terhadap inflasi.

Dari sisi spasial, inflasi tercatat di 37 provinsi, dengan Papua Pegunungan mencatatkan inflasi tertinggi secara bulanan sebesar 1,65 persen. Satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi adalah Papua, dengan penurunan IHK sebesar 0,34 persen.

Jika dilihat secara tahunan, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Papua Selatan mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 5,45 persen, sementara Papua Barat menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah, yaitu 0,43 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa gejolak harga masih sangat ditentukan oleh distribusi dan pasokan pangan, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia. Pemerintah dan pelaku distribusi logistik diharapkan memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang akhir tahun.

Meskipun masih dalam batas aman, inflasi Juli 2025 menjadi sinyal bagi otoritas fiskal dan moneter untuk tetap waspada terhadap tekanan eksternal maupun gejolak harga domestik, terutama pada kelompok pangan yang sensitif terhadap iklim dan distribusi.

BPS menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga melalui pemantauan stok, distribusi, dan program stabilisasi pasokan pangan seperti SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang digulirkan pemerintah, agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus oleh kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali.(*/edi)