Radarlambar.Bacakoran.co — Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan baru Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kementerian serta perwakilan dunia usaha. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas respons Indonesia terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.
Rapat strategis tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin 7 April 2025. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan seriusnya pemerintah dalam mengantisipasi dampak kebijakan yang dinilai berisiko memicu konflik dagang internasional.
Airlangga dijadwalkan akan menyampaikan hasil rapat tersebut melalui konferensi pers, guna memberi kejelasan kepada publik dan pelaku usaha mengenai langkah konkret yang akan diambil pemerintah.
Tarif "Trump 2.0" dan Potensi Gejolak Global
Langkah cepat pemerintah Indonesia tak lepas dari pengumuman mengejutkan Presiden Donald Trump pada Kamis (3/4/2025) waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya di Taman Mawar, Gedung Putih, Trump menetapkan tarif impor baru yang menyasar berbagai negara, termasuk mitra dagang utama Amerika seperti China dan negara-negara Uni Eropa. Ia menyebut momen tersebut sebagai "Hari Pembebasan," dengan dalih bahwa AS selama ini dirugikan oleh ketimpangan tarif.
“Selama bertahun-tahun, Amerika telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, baik sahabat maupun pesaing,” ujar Trump di hadapan para pekerja sektor baja, minyak, dan gas yang menyambut kebijakan tersebut dengan antusias. Trump juga mengklaim bahwa tarif baru ini masih lebih rendah dibandingkan yang dikenakan negara lain terhadap produk ekspor AS.
Rapat Lintas Kementerian, Cari Solusi Terukur
Sebagai tanggapan awal, sejumlah kementerian di Indonesia telah lebih dulu menggelar rapat virtual membahas strategi antisipatif terhadap kebijakan "Trump 2.0". Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan langsung melakukan koordinasi lintas kementerian.
“Sejak kebijakan ini diumumkan, pemerintah bergerak cepat melakukan konsolidasi antarkementerian dan lembaga yang terdampak,” tulis Budi melalui akun media sosial pribadinya, Kamis 3 April 2025.
Dalam pertemuan daring tersebut, turut hadir, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Mereka membahas kemungkinan skenario serta solusi yang bisa diambil agar dampak negatif terhadap ekonomi nasional bisa diminimalkan.
“Kami berharap langkah-langkah yang kami ambil tetap terukur dan mampu menjaga daya tahan ekonomi Indonesia,” pungkas Budi. (*)
Kategori :