Radarlambar.bacakoran.co- Pemerintah Indonesia menyatakan sikap tegas terkait kemungkinan pembebasan Encep Nurjaman alias Hambali dari penahanan di Guantanamo.
Otoritas Indonesia menolak membuka akses masuk bagi Hambali ke tanah air, dengan merujuk pada ketidakjelasan status kewarganegaraannya. Hambali ditangkap tanpa membawa dokumen resmi yang menunjukkan identitas sebagai WNI, dan secara hukum hal tersebut dianggap mengugurkan hak kewarganegaraannya.
Hambali, yang telah ditahan selama lebih dari dua dekade di fasilitas militer Amerika Serikat, tetap menjadi subjek hukum internasional yang sensitif, baik bagi Indonesia maupun sekutunya, termasuk Australia. Pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Hambali kepada yurisdiksi AS, dan menegaskan tidak akan turut campur dalam sistem peradilan negara tersebut.
Dalam audiensi diplomatik yang berlangsung di Jakarta, isu ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan Duta Besar Australia. Pemerintah Australia menyampaikan apresiasi terhadap sikap terbuka Indonesia dalam penanganan isu-isu terorisme, namun juga menekankan bahwa kasus seperti Hambali tetap menyisakan luka dan sensitivitas bagi keluarga korban.
Selain membahas isu Hambali, pertemuan bilateral itu juga menyoroti penanganan kasus terpidana narkotika jaringan Bali Nine. Pemerintah Indonesia mendapat pengakuan atas pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang telah dilakukan, di mana mantan pelaku yang telah menyelesaikan masa hukumannya kini berhasil kembali ke tengah masyarakat.
Isu pengungsi asal Myanmar di Aceh turut menjadi pembahasan strategis. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, meskipun pengelolaan teknis atas para pengungsi berada di bawah tanggung jawab institusi imigrasi dan pemasyarakatan. Penampungan dilakukan sebagai bentuk solidaritas sementara, sembari terus mendorong penyelesaian damai atas konflik politik di Myanmar.
Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini, pejabat tingkat tinggi di Kemenko Kumham Imipas berencana melakukan kunjungan langsung ke Aceh untuk meninjau kondisi para pengungsi di lapangan.
Audiensi ini mempertegas eratnya hubungan diplomatik Indonesia-Australia, khususnya dalam kerja sama bidang hukum, keamanan, dan kemanusiaan. Pertemuan kedua delegasi menunjukkan bahwa kolaborasi lintas negara sangat penting untuk menghadapi tantangan global yang bersifat lintas batas.(*)