BALIKBUKIT – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Lampung Barat mencatatkan realisasi penerimaan retribusi dari Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar 60,14 persen hingga awal Oktober 2025. Capaian ini dinilai cukup signifikan dan menjadi dasar optimisme bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut akan tercapai, bahkan berpotensi melebihi target, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Disbunnak Lampung Barat, Yudha Setiawan, S.I.P., mengungkapkan bahwa hingga kini capaian sudah berada di angka 60,14 persen. “Ini perkembangan yang sangat positif. Kami optimis bahwa pada akhir tahun nanti, capaian PAD dari RPH akan tercapai atau bahkan melampaui target,” ujarnya.
Yudha juga menjelaskan bahwa RPH yang terletak di Lingkungan Simpangserdang, Kecamatan Balikbukit, kini sepenuhnya menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat setelah sebelumnya merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.
Pengalihan status ini memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan RPH, baik sebagai sumber PAD maupun fasilitas layanan publik di bidang kesehatan hewan dan pangan.
“Keberadaan RPH sangat strategis, bukan hanya untuk pelaku usaha pemotongan hewan, tapi juga untuk menjamin daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak,” kata Yudha.
Selain sebagai sumber retribusi, RPH berperan penting dalam menjamin daging yang diproduksi memenuhi standar ASUH: Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Proses pemotongan dilakukan di bawah pengawasan petugas kesehatan hewan yang berkompeten.
“Setiap hewan yang dipotong di RPH akan diperiksa secara ante mortem sebelum disembelih, dan post mortem setelah dipotong. Ini untuk memastikan daging bebas dari penyakit berbahaya seperti antraks, cacing hati, dan sebagainya,” jelasnya.
Yudha juga menambahkan bahwa tarif retribusi di RPH Lampung Barat tergolong sangat terjangkau bagi masyarakat. Dengan tarif yang ekonomis, masyarakat bisa mendapatkan daging berkualitas yang telah diperiksa dan mendapatkan label ASUH.
Ia berharap kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan RPH terus meningkat, karena selain menjaga kesehatan masyarakat, hal ini juga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan PAD dan pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya soal retribusi, tapi juga soal kesehatan masyarakat dan pemenuhan standar halal,” pungkasnya. (lusiana)