PESISIR TENGAH – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), Senin 3 Juni 2024 kemarin menggelar rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pesbar bertempat di ruang dengar pendapat (RDP) DPRD Pesbar.
Rapat itu di pimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Pesbar, Ali Yudiem, S.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD Pesbar, Rifzon Efendi dan sejumlah anggota DPRD Pesbar, serta Pj. Sekda Pesbar, Kepala Bappelitbangda Syaifullah, S. Pi., Plt. Kepala BPKAD Mizar Diyanto, S.E., dan jajaran TAPD Kabupaten Pesbar.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Pesbar, Aliyudiem., mengatakan kegiatan itu dilaksanakan oleh DPRD Pesbar sebagai fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“ Melalui Kegiatan ini kami ingin tahu lebih jauh kondisi keuangan Pemkab Pesbar, karena selama tahun 2024 DPRD Pesbar sangat minim menerima anggaran dari Pemkab Pesbar berdasarkan anggaran yang telah disetujui,” kata dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Pesbar, Khoiril Iswan., mengatakan kini DPRD Pesbar memiliki hutang hingga Rp3 miliar lebih, hal itu karena penyaluran anggaran ke DPRD Pesbar dari Pemkab Pesbar sangat minim sehingga untuk melaksanakan kegiatan harus berhutang.
“ Saat ini Lembaga DPRD Pesbar memiliki hutang hingga Rp3 miliar, hal itu digunakan untuk mengcover semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Pesbar,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Aris Ikhwanda., anggota DPRD Pesbar lainnya, bahkan menurutnya, Pemkab Pesbar terkesan terlalu menyepelekan lembaga DPRD Pesbar, sehingga dalam realisasi anggaran tidak maksimal.
“ Saya minta agar ada solusi terkait permasalahan keuangan anggaran di DPRD Pesbar, sehingga piutang yang ada itu bisa diselesaikan, apalagi anggaran untuk DPRD Pesbar selama setahun sudah jelas dan sudah dianggarkan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Pesbar, Mizar Duyanto., mengatakan kini pendapatan daerah di dominasi oleh transfer pusat, ketersediaan anggaran di Kas Daerah mencapai Rp28,7 miliar.
“ Dari total anggaran yang tersedia di Kas Daerah itu digunakan untuk membayar gaji PNS, Kepala Daerah dan Anggota DPRD Pesbar yang mencapai Rp12,7 miliar, gaji ke-13 Rp12,7 miliar, dugunakan untuk kegiatan Krui Pro, Sekretariat daerah dan Dinas Ketahanan Peangan dan Pertanian mencapai Rp1,2 miliar,” terangnya.
Ditambahkannya, kini sisa anggaran di Kasda sebesar Rp2,128 miliar, sedangkan untuk kebutuhan anggaran lainnya masih banyak yang belum dibayarkan seperti Tanbahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp2,5 miliar, gaji TKD hingga Siltap perangkat pekon.
“ Ketersediaan anggaran kita masih sangat minim, sehingga belum maksimal dalam melaksanakan semua anggaran untuk seluruh organisasi perangkat daerah termasuk lembaga DPRD,” pungkasnya. *