BALIKBUKIT - Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat (Lambar), Drs. Nukman, M.M., yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp.B., menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 tingkat pratama, dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Prof. DR. Muhajjir Efendy, M.A.P.,di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Jumat Agustus 2024.
Penghargaan yang diterima Lampung Barat ini, merupakan penghargaan yang diterima kali keduanya, atas komitmennya dalam memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinkes Lampung Barat Widyatmoko Kurniawan mengatakan, penghargaan yang diraih tidak lepas dari komitmen Pemkab Lampung Barat dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Dijelaskan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan optimal.
BACA JUGA:Pj Gubernur Samsudin Berikan Briefing Terkait Netralitas ASN di Tulang Bawang
"Diraihnya penghargaan ini tentunya diharapkan Lampung Barat, dapat terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Penghargaan ini juga menjadi motivasi agar kedepannya mampu mempertahankan komitmen dimana setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif dan bermutu," ujarnya.
Terusnya, dirinya menjelaskan capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lampung Barat saat ini sudah mendekati 100 persen.
“Saat ini capaian kepesertaan JKN Kabupaten Lampung Barat sebesar 96,8 persen,” terangnya.
Dengan capaian UHC Award tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya agar setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif dan bermutu.
BACA JUGA:Pj Gubernur Lampung Samsudin Tinjau Penanggulangan Stunting di Tulang Bawang
Dijelaskan, pada tahun 2023 lalu capaian JKN di Lampung Barat saat ini sudah mendekati 100 persen atau tepatnya sebesar 96,85 persen dari jumlah penduduk atau sejumlah 298.460 jiwa.
Atau terdapat sekitar 9.699 jiwa penduduk yang belum memiliki kepesertaan JKN dengan tingkat keaktifan peserta yaitu 65,04 persen.
Pihaknya terus berupa meningkatkan pada tahun 2024 ini hingga mencapai angka capaian terakhir berdasarkan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mencapai 98%. (nopri)