Oktober, Realisasi PAD Pesbar Capai Rp29,8 M

PESISIR TENGAH – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Barat mencatat realisasi pendapartan asli daerah (PAD) di kabupaten setempat hingga akhir Oktober lalu baru mencapai Rp29.898.697.389 dari target Rp127.489.995.540 atau secara baru 23,45 persen.

Kabid Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi, Isnaeni Aditia Marvan, S.H., mendampingi Kepala Bapenda Drs. Gunawan, M. Si., mengatakan pendapatan asli daerah tahun 2023 berasal dari sejumlah sumber pendapatan seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

“ Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sumber PAD di Kabupaten Pesbar masih berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah,” kata dia.

Dijelaskannya, realisasi pajak daerah mencapai Rp10.963.224.736,- dari target Rp13.949.513.056,- atau mencapai Rp78,59 persen, Retribusi daerah dari target Rp1.738.907.095 terealisasi Rp1.004.053.586,- atau 57,74 persen.

“ Sedangkan untuk PAD dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.514.171.916,- dari target Rp2.929.479.534,- atau 85,82 persen dan lain-lain PAD yang sah target Rp108.872.095.855,- terealisasi Rp15.417.247.150,- atau baru 14,16 persen,” jelasnya.

Menurutnya, data tersebut merupakan data hingga akhir Oktober lalu, saat ini sudah memasuki akhir November, kemungkinan besar realisasi PAD tersebut mengalami peningkatan.

“ Data realisasi PAD untuk bulan ini belum kita rekap, tapi kemungkinan besar mengalami peningkatan dari data akhir Oktober lalu, hanya saja belum bisa kita pastikan angkanya,” terangnya.

Ditambahkannya, pihaknya terus memaksimalkan realisasi PAD itu hingga bisa mencapai target, salah satunya dengan rutin melakukan koordinasi dengan seluruh pohak yang terlibat langsung dalam memenuhi PAD tersebut.

“ Kita terus upayakan agar realisasi PAD bisa maksimal, salah satunya dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan juga pihak lainnya yang terlibat dalam pemenuhan PAD tersebut,” pungkasnya. (yogi/*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan