Presiden Prabowo Dijadwalkan Berkantor di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2028

Radarlambar.bacakoran.co -Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke IKN Nusantara, yang rencananya akan dimulai pada 17 Agustus 2028, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mulai berkantor di IKN Nusantara pada tanggal tersebut, dengan fokus utama menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap, yang mencakup ketiga cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Persiapan Pemindahan ke IKN
Penyelenggaraan pemerintahan di IKN Nusantara memerlukan sejumlah persiapan, terutama terkait infrastruktur yang harus mendukung operasional ketiga cabang pemerintahan. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyatakan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah semua kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan siap beroperasi.

Fokus pada Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah telah memulai pembangunan kawasan eksekutif di IKN, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, sebagai prioritas utama. Danis Hidayat Sumadilaga, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif ini diperkirakan akan selesai pada akhir 2025. Setelah itu, pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, menambahkan bahwa penyelesaian kedua lembaga tersebut sangat penting agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota yang lengkap, dengan semua cabang pemerintahan beroperasi di sana.

Komitmen terhadap Infrastruktur Lengkap
Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur secara menyeluruh, baik untuk eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, agar IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota yang tidak hanya menjadi tempat kedudukan pemerintah, tetapi juga pusat kegiatan legislatif dan yudikatif. Dengan rampungnya pembangunan pada 2027, diharapkan pada 2028 IKN dapat mulai beroperasi sepenuhnya sebagai ibu kota negara.

Tanggapan dari DPR dan Rencana Kunjungan Presiden
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan pemerintah terkait pemindahan gedung Kompleks Parlemen ke IKN. Puan juga menegaskan kesiapan DPR untuk mempersiapkan gedung DPR di IKN jika diperlukan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga merencanakan kunjungan ke IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025 untuk meninjau perkembangan proyek dan menyiapkan peresmian serta groundbreaking beberapa proyek di IKN.

Langkah Lanjutan dalam Pembangunan IKN
Pembangunan IKN saat ini berfokus pada kawasan eksekutif yang diharapkan selesai pada akhir 2025, dengan target penyelesaian seluruh infrastruktur pemerintahan pada 2027. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai ibu kota yang lebih efisien dan terintegrasi, yang dapat mendukung pemerintahan yang lebih efektif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Secara keseluruhan, rencana pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara bukan hanya tentang relokasi fisik, tetapi juga untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan mampu mendukung perkembangan negara Indonesia secara berkelanjutan. (*)