3 Parpol Sampaikan LPj Bantuan Keuangan

BALIKBUKIT - Dari 10 Partai Politik (Parpol) penerima bantuan hibah dari Pemkab Lampung Barat, hingga kini baru tiga Parpol yang telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Parpol kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lampung Barat

“Sejauh ini sudah ada tiga Parpol yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Parpol tahun 2023 yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” ungkap Kepala Bakesbangpol Burlianto Eka Putra, S.H, Jumat 22 Desember 2023.

Terkait LPJ penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Parpol, kata Burlianto, pihaknya memberikan deadline kepada pengurus Parpol agar segera menyampaikan LPJ penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Parpol paling lambat Rabu 27 Desember 2023.

       “Kita sudah mengirimkan surat kepada 10 Parpol agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Parpol tahun ini. Pada saat rapat Tim Peneliti Banpol yang juga dihadiri pengurus Parpol, kita juga telah menekankan kepada mereka agar segera menyampaikan laporan tersebut paling lambat kita tunggu tanggal 27 Desember 2023,” kata dia.

  Dijelaskannya, di dalam surat dengan nomor:200/1086/IV.03/2023 itu diminta agar ketua Parpol penerima bantuan keuangan untuk segera menyampaikan LPJ bukti penggunaan dana bantuan keuangan Parpol yang telah diterima pada tahun 2023

LPJ tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor36 tahun 2018 tentang pendoman tata cara penghitungan, penganggarkan dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol. 

Masih kata dia, LPJ dimaksud disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung sebanyak satu rangkap (asli) untuk di audit dan diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 34A Ayat (1), serta tiga rangkap fotocopi kepada Bupati Lampung Barat cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. “Jadi kita tunggu paling lambat tanggal 27 Desember,” tegas dia

Lanjut Burlianto, apabila penyampaian LPJ yang melewati batas waktu yang ditentukan merupakan pelanggaran atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan akan menjadi temuan pemeriksaan BPK dan berdampak pada dana bantuan keuangan tahun 2024 tidak dapat dicairkan.  “Semakin cepat disampaikan maka semakin baik,” pungkasnya. (lusiana)