Tahun Ini, PAD Lampung Barat Ditarget Rp89 Miliar

BALIKBUKIT - Pemkab Lampung Barat tahun ini menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp89 miliar lebih. Jumlah itu mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 lalu yang hanya Rp67 miliar lebih (APBD murni)

”Untuk tahun ini, target PAD Kabupaten Lampung Barat naik Rp22 miliar lebih jika dibanding target PAD tahun 2024,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Drs. Daman Nasir, M.P., Selasa (14/1/2025)

Dijelaskannya, target PAD sebesar Rp89 miliar lebih itu, rinciannya hasil pajak daerah ditarget Rp35 miliar lebih, hasil retribusi daerah ditarget Rp42 miliar lebih, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditarget Rp5 miliar lebih serta lain-lain PAD yang sah ditarget Rp5 miliar lebih. 

”Untuk target pajak daerah tahun ini ada kenaikan sebesar Rp19 miliar lebih, sedangkan retribusi daerah ada kenaikan target Rp40 miliar lebih,” kata dia.

Naiknya target pajak daerah tersebut, lanjut Daman, itu karena tahun ini pemerintah daerah memberlakukan penarikan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sementara untuk retribusi daerah naik, itu karena tahun ini ada retribusi pelayanan kesehatan.

”Kita berharap sebelum akhir tahun 2025, target PAD bisa teralisasi 100 persen. Untuk itu, kita berharap kepada Perangkat Daerah pengelola PAD agar lebih mengoptimalkan pengelolaannya sehingga target masing-masing Perangkat Daerah bisa tercapai target,” harapnya. 

Sekadar diketahui, Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 tercapai target bahkan over target.  

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga 31 Desember 2024, realisasi PAD telah mencapai 102,93 persen atau Rp71 miliar lebih dari target yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp69 miliar lebih

Realisasi PAD sebesar Rp71 miliar itu, rinciannya pajak daerah target Rp15 miliar lebih terealisasi Rp15 miliar lebih, hasil retribusi daerah dari target Rp2 miliar lebih telah terealisasi Rp2 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp5,8 miliar lebih telah terealisasi Rp5,8 miliar lebih sedangkan lain-lain PAD yang sah dari target Rp45 miliar lebih namun telah terealisasi Rp47 miliar lebih.

Dari 15 pengelola PAD, hingga akhir Desember 2024 terdapat sejumlah Perangkat Daerah yang target PAD nya belum terealisasi 100 persen, seperti halnya Dinas Perhubungan (55,95%), Dinas Koperasi UKM  dan Perdagangan (86,61%), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (80,54%), Dinas Pendidikan (93,74%), Dinas Kesehatan (90,72%), Dinas Lingkungan Hidup (99,03%), Sekretariat Daerah (87,62%), serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (99,04%). *