Evaluasi Susu UHT dalam Program Makan Bergizi Gratis, Istana: Pertimbangan AKG dan Distribusi

Radarlambar.bacakoran.co – Pemerintah berencana mengevaluasi pemberian susu Ultra High Temperature (UHT) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini akan mempertimbangkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam menu MBG serta berbagai aspek lainnya, termasuk distribusi dan ketersediaan suplai susu di berbagai daerah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menjelaskan bahwa keputusan evaluasi ini muncul setelah adanya kritik terhadap penggunaan susu UHT dalam program tersebut.

“Tentu akan dievaluasi, sekali lagi rujukannya adalah angka kecukupan gizi (AKG),” ujarnya saat meninjau program MBG di SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02, Ciracas, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Selain aspek gizi, pemerintah juga mempertimbangkan kesanggupan distribusi susu UHT ke berbagai wilayah. Menurut Adita, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap pasokan susu segar, terutama wilayah yang jauh dari sentra peternakan sapi perah. "Karena kalau lokasi yang memang jauh dari sentra sapi atau sentra susu mungkin ada kendala dalam pengadaan susu," jelasnya.

Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan setiap peserta program MBG mendapatkan asupan susu yang berkualitas. Pemerintah akan mengkaji solusi terbaik agar program ini dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan aspek gizi dan logistik.

Pemberian susu UHT dalam MBG juga menuai kritik karena kandungan gula yang tinggi. CEO dan founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, menyoroti bahwa susu UHT yang beredar dalam program tersebut mengandung kadar gula cukup tinggi dan bisa dikategorikan sebagai minuman berpemanis dalam kemasan.

Berdasarkan pengamatan CISDI, kandungan gula dalam susu kemasan yang diberikan mencapai 30 hingga 50 persen dari rekomendasi maksimal konsumsi gula tambahan harian yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Jadi susu UHT itu tinggi gula, dan itu yang kita selalu hindari karena masuknya ke dalam kategori minuman berpemanis dalam kemasan,” ungkapnya.

Kemenkes sendiri merekomendasikan batas konsumsi gula tambahan tidak lebih dari 50 gram atau setara dengan empat sendok makan per hari. Dengan kandungan gula yang cukup tinggi dalam susu UHT, ada kekhawatiran bahwa konsumsi berlebihan dapat berdampak pada kesehatan anak-anak dalam jangka panjang.

Dengan adanya kritik ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemberian susu UHT dalam program MBG. Pemerintah juga akan meninjau alternatif lain yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak, sekaligus mempertimbangkan faktor ketersediaan dan distribusi di berbagai daerah.

Langkah evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam implementasi program MBG, sehingga tujuan utama meningkatkan gizi anak-anak tetap tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan akibat asupan gula berlebih. (*)