BKN Klarifikasi Kriteria Honorer yang Bisa Menjadi PPPK Paruh Waktu

bkn klarifikasi kriteria honorer yang bisa menjadi pppk paruh waktu radarlambar.bacakoran.co - badan kepegawaian negara (bkn) memberikan penjelasan mengenai kriteria honorer yang terdaftar dalam database bkn dan dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu. penjelasan ini merujuk pada keputusan menteri panrb nomor 16 tahun 2025 yang diterbitkan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, rini widyantini. tujuan kebijakan pppk paruh waktu tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kejelasan status bagi pegawai non-asn yang terdaftar dalam database bkn namun belum berhasil lolos dalam seleksi pppk pada dua tahap sebelumnya. kebijakan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah pegawai non-asn yang terdaftar, serta untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan instansi pemerintah. mohammad ridwan, kepala biro hubungan masyarakat, hukum, dan kerja sama bkn, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk memperbaiki pengelolaan pegawai non-asn, sekaligus meningkatkan pelayanan publik dengan cara yang lebih terstruktur. kriteria honorer yang berhak menjadi pppk paruh waktu honorer yang terdaftar dalam database bkn dan tidak lolos seleksi pppk 2024 atau tidak memenuhi kriteria tertentu akan diberi kesempatan untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu. adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah: pegawai non-asn yang sudah terdaftar dalam database bkn dan mengikuti seleksi cpns 2024, tetapi tidak lulus. pegawai non-asn yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk 2024 namun tidak memenuhi kuota jabatan yang tersedia. jenis jabatan yang akan digunakan untuk pppk paruh waktu jabatan-jabatan yang memerlukan pppk paruh waktu antara lain mencakup: 1. guru dan tenaga kependidikan 2. tenaga kesehatan 3. tenaga teknis 4. pengelola operasional umum 5. operator layanan operasional 6. pengelola layanan operasional 7. penata layanan operasional 8. imbauan kepala bkn kepada pegawai non-asn zudan arif fakrullloh, kepala bkn, mengimbau kepada pegawai non-asn yang terdaftar dalam database bkn agar tetap tenang dan terus mengikuti tahapan seleksi yang ada. ia juga menegaskan agar instansi pemerintah tidak lagi mengangkat tenaga honorer di masa depan, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.  melalui kebijakan pppk paruh waktu ini, pemerintah berupaya memberikan solusi yang jelas dan efisien bagi pegawai non-asn, sekaligus mendukung kelancaran tugas pelayanan publik di semua instansi pemerintah. (*)

Tag

• # bisa jadi pppk
• # kriteria honorer
• # pppk paruh waktu
• # bkn

Share

• 
• 
• 
• 
•