Menteri Luar Negeri Spanyol Desak Gaza Tetap Di bawah Kendali Palestina, Tolak Gagasan Trump
![](https://radarlambar.bacakoran.co/upload/b59691982d15d55a12ace7766a5a940f.jpg)
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares. Foto/net--
Radarlambar.bacakoran.co -Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menanggapi dengan tegas usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengusulkan untuk "membersihkan" Gaza dan merelokasi penduduknya ke negara-negara Arab sekitar. Menurut Albares, Gaza seharusnya tetap menjadi bagian dari negara Palestina yang akan datang dan harus dikelola oleh satu otoritas nasional Palestina. Albares menekankan bahwa posisi Spanyol mengenai hal ini sangat jelas: warga Gaza harus tetap tinggal di Gaza, dan wilayah tersebut harus tetap berada di bawah kendali pemerintahan Palestina.
Pernyataan ini muncul setelah Trump, pada 25 Januari 2025, menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Raja Yordania tentang kemungkinan menampung 1,5 juta orang dari Gaza, dengan alasan banyaknya kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut. Trump menyarankan agar negara-negara Arab bekerja sama untuk membangun perumahan baru di lokasi lain bagi penduduk Gaza. Namun, Albares menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya lebih fokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Gaza, seperti menyediakan bantuan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan keberlanjutan dari program Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Sebagai langkah konkret, Spanyol berencana mengusulkan kepada Uni Eropa untuk menerjunkan misi darurat di perbatasan Rafah, antara Gaza dan Mesir, guna membantu menormalisasi situasi di sana. Selain itu, Spanyol juga siap menawarkan pasukan polisi sipilnya untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Spanyol sendiri berkomitmen untuk meningkatkan bantuan keuangan untuk Palestina dan UNRWA, dengan jumlah yang mencapai 50 juta euro (sekitar 52 juta dolar AS atau Rp 840,8 miliar).
Albares juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon pada 26 Januari 2025, yang menewaskan 22 orang, dan menyebutnya sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima." Ia menegaskan bahwa semua pihak harus mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan menyerukan agar pasukan Israel mundur untuk memastikan kedaulatan Lebanon. Selain itu, ia juga mendorong Uni Eropa untuk meningkatkan bantuannya kepada Lebanon, baik dalam hal rekonstruksi maupun penguatan angkatan bersenjata negara tersebut.
Penolakan Albares terhadap usulan Trump mencerminkan komitmen Spanyol terhadap penyelesaian dua negara yang melibatkan Palestina dan Israel, serta upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih efektif bagi Gaza dan negara-negara yang terdampak konflik. (*)