Disperkim Kota Bandar Lampung Targetkan Retribusi PBG Rp14 M

Radarlambar.bacakoran.co - Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM) Kota Bandar Lampung mencatatkan perkembangan positif dengan menerbitkan sebanyak 30 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada akhir Januari 2025.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik di awal tahun, mengingat pada tahun sebelumnya, DISPERKIM Kota Bandar Lampung berhasil menerbitkan 513 PBG sepanjang tahun 2024.

Menanggapi pencapaian tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan retribusi dari penerbitan PBG pada tahun 2025 mencapai Rp 14 miliar. Ia optimis bahwa target ini akan tercapai berkat tingginya permintaan pembangunan gedung di kota ini.

"Untuk tahun 2025 hingga akhir Januari ini, kita telah menerbitkan antara 30 hingga 40 PBG. Retribusi dari PBG tersebut kita targetkan sebanyak Rp 14 miliar, dan kami sangat optimis target tersebut akan tercapai," ungkap Yusnadi.

Menurutnya, jenis bangunan yang banyak diterbitkan PBG-nya antara lain perumahan, hotel, gudang, dan ruko. Pembangunan perumahan, khususnya, menjadi sektor yang paling banyak menerbitkan PBG pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan perkembangan pesat yang terjadi di beberapa kecamatan di Kota Bandar Lampung, seperti Kemiling, Sukabumi, Sukarame, dan daerah lainnya.

"Perumahan menjadi sektor dengan penerbitan PBG terbanyak pada tahun 2024. Bandar Lampung yang terus berkembang, terutama di wilayah-wilayah baru seperti Kemiling, Sukabumi, dan Sukarame, menjadi daya tarik utama bagi pembangunan perumahan," jelasnya.

Yusnadi juga menjelaskan bahwa proses penerbitan PBG memerlukan waktu sekitar tiga minggu bagi setiap bangunan untuk mendapatkan izin. Penerbitan PBG ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung.

Dengan kinerja yang terus meningkat, DISPERKIM Kota Bandar Lampung berharap dapat mendukung pertumbuhan pembangunan yang semakin pesat di Kota Bandar Lampung dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. (*/nopri)