Dedi Mulyadi Pastikan APBD Jabar Digunakan Secara Adil

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, tanpa membedakan agama atau golongan. 

Penegasan ini disampaikan oleh Dedi terkait dengan kebiasaan dirinya membongkar dan mengungkapkan isi APBD kepada publik melalui video yang diunggah di akun-akun media sosial miliknya.

Dedi menjelaskan bahwa tujuannya adalah agar anggaran yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah, khususnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Anggaran yang kita miliki harus digunakan untuk manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang banyak, tanpa memandang siapa mereka, agamanya, atau golongannya," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan, ruang kelas baru, puskesmas, rumah sakit, serta pengelolaan irigasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

Tantangan Keuangan dan Utang Rp 3,4 Triliun

Dedi Mulyadi juga mengungkapkan perbandingan APBD Jawa Barat antara masa kepemimpinan sebelumnya di bawah Ridwan Kamil dan masa jabatannya yang akan datang.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemprov Jawa Barat adalah utang sebesar Rp 3,4 triliun yang berasal dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Utang ini sebagian digunakan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dedi bertanya kepada pejabat Pemprov Jabar mengenai penggunaan dana PEN untuk proyek tersebut, dan mendapat konfirmasi bahwa sebagian dana pembangunan masjid memang berasal dari pinjaman tersebut.

Utang PEN ini terbagi dalam dua tahap pembayaran, dengan termin pertama sebesar Rp 2,2 triliun yang cicilannya sudah berlangsung selama empat tahun. 

Termin kedua sebesar Rp 1,2 triliun akan selesai pada 2029. Setiap tahun, Pemprov Jawa Barat harus membayar cicilan sebesar Rp 566 miliar hingga 2028, dan pada tahun terakhir cicilan yang tersisa hanya Rp 211 miliar.

Meskipun utang ini menjadi beban bagi keuangan daerah, Dedi tetap optimistis dapat mengatasi masalah ini.

Ia menyampaikan kepada seluruh pegawai Pemprov Jawa Barat agar melihat utang ini sebagai tantangan yang dapat diselesaikan, bukan sebagai beban yang berat.