Ekstradisi Paulus Tannos: Momentum KPK Ungkap Fakta Baru Kasus e-KTP

Radarlambar.Bacakoran.co – Proses ekstradisi buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, dari Singapura ke Indonesia memasuki tahap krusial dengan batas waktu hanya 30 hari tersisa. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menilai keberhasilan pemulangan Tannos bisa membuka fakta baru dalam kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut.

 

Tannos ditangkap otoritas Singapura pada 17 Januari 2025 atas permintaan pemerintah Indonesia. Saat ini, ia ditahan di negara tersebut selama 45 hari, dengan batas akhir pada 3 Maret 2025. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah Indonesia wajib melengkapi seluruh dokumen permohonan ekstradisi agar pengadilan Singapura dapat menyetujui pemulangannya.

 

Peluang dan Tantangan Ekstradisi

 

Menurut Yudi, ekstradisi ini menjadi uji coba penting bagi perjanjian ekstradisi yang telah diteken antara Indonesia dan Singapura. Keberhasilan proses ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan. Namun, tantangan tetap ada, terutama jika Paulus Tannos menggunakan berbagai alasan hukum untuk menghindari pemulangan, seperti klaim tidak terlibat dalam korupsi e-KTP, perubahan kewarganegaraan, atau kekhawatiran akan keselamatannya di Indonesia.

 

Bahkan Yudi, Senin 3 Febrari 2025 kemarin mengatakan, Paulus Tannos kemungkinan akan mengajukan berbagai upaya hukum untuk menghindari ekstradisi. Jika ia berhasil lolos, maka upaya menangkapnya kembali akan semakin sulit, terutama karena ia memiliki kewarganegaraan baru dan finansial yang cukup kuat untuk berpindah negara.

 

Sejak menjadi buronan sekitar satu dekade, Tannos diketahui berpindah-pindah lokasi dengan menggunakan paspor dari negara lain. Jika gagal diekstradisi, ia berpotensi mencari negara tanpa perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sehingga semakin sulit dijangkau oleh hukum.

 

Urgensi Pemulangan Paulus Tannos