Ekstradisi Paulus Tannos: Momentum KPK Ungkap Fakta Baru Kasus e-KTP

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Selasa , 04 Feb 2025 - 10:05

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap./Foto:dok/net--

Yudi menegaskan bahwa pemulangan Tannos ke Indonesia akan memberikan dorongan besar bagi KPK dalam mengungkap lebih banyak aktor yang terlibat dalam skandal korupsi e-KTP. Keterangannya bisa menjadi kunci untuk membuka lebih banyak bukti dan aliran dana yang selama ini belum terungkap secara menyeluruh.

“Jika dalam waktu sebulan ini tidak ada perkembangan signifikan dalam proses ekstradisi, maka Singapura tidak memiliki dasar untuk terus menahan Tannos, dan ia bisa bepergian ke negara lain yang lebih aman baginya. Ini akan semakin menyulitkan upaya pengungkapan kasus e-KTP yang telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun,” tambahnya.

Kasus korupsi e-KTP melibatkan banyak nama besar dalam dunia politik dan birokrasi Indonesia. Beberapa di antaranya telah dihukum, namun banyak pihak menduga masih ada aktor utama yang belum tersentuh hukum. Dengan pemulangan Tannos, diharapkan kotak pandora kasus ini benar-benar terbuka dan memberikan kejelasan bagi publik mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam skandal besar tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui KPK dan instansi terkait, diharapkan dapat mengoptimalkan 30 hari tersisa untuk memenuhi semua persyaratan ekstradisi agar tidak kehilangan momentum penting dalam pemberantasan korupsi. (*)

ekstradisi paulus tannos: momentum kpk ungkap fakta baru kasus e-ktp                            radarlambar.bacakoran.co – proses ekstradisi buronan kasus korupsi e-ktp, paulus tannos, dari singapura ke indonesia memasuki tahap krusial dengan batas waktu hanya 30 hari tersisa. mantan penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk), yudi purnomo harahap, menilai keberhasilan pemulangan tannos bisa membuka fakta baru dalam kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut.
 
tannos ditangkap otoritas singapura pada 17 januari 2025 atas permintaan pemerintah indonesia. saat ini, ia ditahan di negara tersebut selama 45 hari, dengan batas akhir pada 3 maret 2025. dalam kurun waktu tersebut, pemerintah indonesia wajib melengkapi seluruh dokumen permohonan ekstradisi agar pengadilan singapura dapat menyetujui pemulangannya.
 
peluang dan tantangan ekstradisi
 
menurut yudi, ekstradisi ini menjadi uji coba penting bagi perjanjian ekstradisi yang telah diteken antara indonesia dan singapura. keberhasilan proses ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan. namun, tantangan tetap ada, terutama jika paulus tannos menggunakan berbagai alasan hukum untuk menghindari pemulangan, seperti klaim tidak terlibat dalam korupsi e-ktp, perubahan kewarganegaraan, atau kekhawatiran akan keselamatannya di indonesia.
 
bahkan yudi, senin 3 febrari 2025 kemarin mengatakan, paulus tannos kemungkinan akan mengajukan berbagai upaya hukum untuk menghindari ekstradisi. jika ia berhasil lolos, maka upaya menangkapnya kembali akan semakin sulit, terutama karena ia memiliki kewarganegaraan baru dan finansial yang cukup kuat untuk berpindah negara.
 
sejak menjadi buronan sekitar satu dekade, tannos diketahui berpindah-pindah lokasi dengan menggunakan paspor dari negara lain. jika gagal diekstradisi, ia berpotensi mencari negara tanpa perjanjian ekstradisi dengan indonesia, sehingga semakin sulit dijangkau oleh hukum.
 
urgensi pemulangan paulus tannos
 
yudi menegaskan bahwa pemulangan tannos ke indonesia akan memberikan dorongan besar bagi kpk dalam mengungkap lebih banyak aktor yang terlibat dalam skandal korupsi e-ktp. keterangannya bisa menjadi kunci untuk membuka lebih banyak bukti dan aliran dana yang selama ini belum terungkap secara menyeluruh.
 
“jika dalam waktu sebulan ini tidak ada perkembangan signifikan dalam proses ekstradisi, maka singapura tidak memiliki dasar untuk terus menahan tannos, dan ia bisa bepergian ke negara lain yang lebih aman baginya. ini akan semakin menyulitkan upaya pengungkapan kasus e-ktp yang telah merugikan negara hingga rp2,3 triliun,” tambahnya.
 
kasus korupsi e-ktp melibatkan banyak nama besar dalam dunia politik dan birokrasi indonesia. beberapa di antaranya telah dihukum, namun banyak pihak menduga masih ada aktor utama yang belum tersentuh hukum. dengan pemulangan tannos, diharapkan kotak pandora kasus ini benar-benar terbuka dan memberikan kejelasan bagi publik mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam skandal besar tersebut.
 
pemerintah indonesia, melalui kpk dan instansi terkait, diharapkan dapat mengoptimalkan 30 hari tersisa untuk memenuhi semua persyaratan ekstradisi agar tidak kehilangan momentum penting dalam pemberantasan korupsi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Selasa, 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan