Anggaran IKN Belum Terealisasi, Menteri PU Dody Hanggodo Jelaskan Kendala dan Proyek 2024

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.//Foto:dok/net.--

Radarlambar.bacakoran.co -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga kini, anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur belum teralisasi sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran untuk Kementerian PU, yang kini dipangkas menjadi Rp 29,57 triliun akibat instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dody, anggaran yang diblokir membuat kemajuan pembangunan IKN belum terlihat signifikan.

Anggaran itu (untuk infrastruktur) diblokir semua," ungkap Dody saat diwawancarai usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024. Dody bahkan bercanda dengan mengatakan, "Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri.

Anggaran Proyek IKN pada 2024

Pada tahun 2024, Kementerian PU masih mengalokasikan Rp 40,29 triliun untuk proyek-proyek terkait IKN. Anggaran ini dibagi menjadi empat sektor utama yang menyasar infrastruktur dasar ibu kota baru, yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Berikut rincian alokasi anggaran tersebut:

Sumber Daya Air (Rp 1,45 Triliun):

Pengendalian banjir untuk beberapa sungai di sekitar IKN seperti Sungai Sepaku, Sanggai, Seluang, dan Pemaluan.
Pembangunan Embung dan Benungan di kawasan Sepaku Sempi dan kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Bina Marga (Rp 18,32 Triliun):

Pembangunan berbagai jalan akses, termasuk jalan tol, jalan feeder, dan jalan Sumbu Kebangsaan di kawasan IKN.
Pembangunan runway Bandara VVIP, serta akses jalan ke Bandara Sepinggan dan Tol Balsam.
Cipta Karya (Rp 12,09 Triliun):

Pengembangan infrastruktur air minum melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sepaku.
Penataan Sumbu Kebangsaan, pembangunan gedung untuk kantor kementerian dan Otorita IKN, serta sistem proteksi kebakaran di KIPP.
Perumahan (Rp 8,43 Triliun):

Pembangunan dan optimalisasi hunian untuk pekerja konstruksi dan personel TNI, serta hunian modular dengan teknologi pintar.
Kendala Efisiensi Anggaran

Meskipun anggaran telah disiapkan, tantangan besar datang dari kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebagian besar anggaran infrastruktur untuk IKN, yang seharusnya dapat mempercepat pembangunan, terhambat oleh pemblokiran dan pengurangan anggaran tersebut. Dody pun menekankan pentingnya mendalami kembali alokasi dana ini agar proyek IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana meskipun ada keterbatasan anggaran.

Progres IKN yang Masih Terbatas

Seiring dengan kendala anggaran, progress pembangunan IKN sendiri masih terbatas pada beberapa proyek awal seperti pembangunan jalan, pengendalian banjir, serta infrastruktur dasar lainnya. Namun, dengan adanya anggaran yang teralokasi untuk sektor-sektor penting, diharapkan proyek ini dapat terus berkembang meski dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Pemerintah tetap berupaya untuk mengatur alokasi dana sebaik mungkin agar proyek strategis nasional ini tetap dapat berjalan, meski dengan berbagai keterbatasan. Bagaimanapun, IKN adalah bagian dari visi besar pembangunan Indonesia ke depan, dan setiap langkah menuju realisasi ibu kota baru tetap menjadi prioritas. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan