BGN Incar Rp100 Triliun untuk Program MBG dari Efisiensi Anggaran APBN 2025

Radarlambar.bacakoran.co - Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG). 

Ia menyampaikan hal ini terkait rencana penghematan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam anggaran belanja negara (APBN) 2025 yang berjumlah Rp306,69 triliun. Menurut Dadan, anggaran yang dibutuhkan oleh BGN hanya Rp100 triliun untuk memastikan program tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yakni melayani 82,9 juta orang penerima manfaat.

Dalam sebuah rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Dadan menjelaskan bahwa jumlah dana tersebut diperlukan agar program MBG dapat berjalan efektif, dimulai pada September 2025.

Kebutuhan kita, kalau nanti ada penambahan anggaran untuk MBG atau percepatan dimulai pada September 2025, maksimal kita hanya memerlukan Rp100 triliun, ujar Dadan. Dengan demikian, sisa dari efisiensi anggaran sebesar Rp206 triliun di APBN 2025, menurutnya, masih bisa digunakan oleh kementerian dan lembaga lain untuk menjalankan program-program lain yang juga memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

Meskipun belum ada kepastian apakah Badan Gizi Nasional akan mendapatkan tambahan anggaran tersebut, Dadan menyatakan bahwa pihaknya memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan anggaran. Dalam rencana penghematan ini, Presiden menekankan tiga syarat utama, yakni peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan inovasi.

Dadan menjelaskan bahwa program MBG telah dirancang untuk menyerap setidaknya 1,5 juta orang dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, program ini juga akan menciptakan rantai pasokan baru dan meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini terbengkalai. Program tersebut bahkan memiliki potensi untuk menginovasikan penyediaan 3.000 porsi makanan bergizi setiap harinya. Dengan demikian, Dadan yakin bahwa tambahan anggaran untuk MBG akan memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Presiden.

Terkait dengan efisiensi anggaran yang mencapai Rp306,69 triliun, Dadan memberikan saran agar kementerian dan lembaga lain dapat memanfaatkan sisa anggaran tersebut. Caranya, menurutnya, adalah dengan merancang program-program yang sejalan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung inovasi.

Untuk program MBG itu sendiri, Dadan menyebutkan bahwa proses implementasi akan dimulai pada bulan September 2025 dan berlanjut hingga akhir tahun. Dalam perhitungan anggaran, Badan Gizi Nasional akan membutuhkan sekitar Rp25 triliun per bulan jika jumlah penerima manfaat ditambah. Anggaran sebesar Rp100 triliun untuk seluruh program MBG ini dianggap sangat mungkin terwujud, mengingat pengelolaan dan persiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan diselesaikan pada akhir Juli 2025.

Dadan menambahkan, meskipun anggaran untuk BGN saat ini mencapai Rp71 triliun, namun harus mengalami pemangkasan sebesar 0,2845 persen atau setara dengan Rp200,2 miliar, sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN juga APBD 2025. Pemangkasan ini tentunya mempengaruhi sejumlah rencana dan kebutuhan anggaran yang sebelumnya telah disusun oleh Badan Gizi Nasional. Namun, Dadan tetap optimis bahwa dengan dukungan yang tepat, program MBG akan tetap terlaksana dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Dengan segala upaya ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat menciptakan perubahan signifikan dalam upaya penanggulangan masalah gizi buruk di Indonesia, sembari mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, produktivitas, dan inovasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.*