Erick Thohir Lakukan Perombakan Direksi Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut, Tapi Menjadi Polemik

Radarlambar.bacakoran.co -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru-baru ini melakukan perombakan besar di Perum Bulog dengan mengganti Direktur Utama Wahyu Suparyono, yang baru menjabat selama lima bulan. Erick menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya untuk menggantikan posisi tersebut. Novi, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI, diberi tugas untuk mempercepat penyerapan gabah dari petani dan mendukung target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, penunjukan Novi Helmy Prasetya menjadi Direktur Utama Bulog menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar Undang-Undang (UU) TNI No. 34/2004. Menurut UU tersebut, hanya ada 10 lembaga pemerintahan yang boleh dipimpin oleh perwira aktif TNI, dan sebagian besar jabatan tersebut berkaitan dengan urusan pertahanan. Dengan menunjuk seorang perwira aktif TNI pada posisi sipil seperti Dirut Bulog, banyak pihak yang menilai keputusan ini bertentangan dengan aturan yang ada.

Selain itu, penempatan perwira TNI di posisi-posisi sipil ini juga menuai kritik dari beberapa kalangan, termasuk dari Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute. Menurutnya, keputusan ini memperlihatkan adanya tren penguatan militerisme di ruang sipil. Penunjukan perwira aktif TNI pada jabatan sipil bukanlah hal baru dalam kabinet pemerintahan saat ini, karena sejumlah pejabat militer lainnya juga ditempatkan pada posisi-posisi strategis di pemerintah, seperti Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Kritikan ini mengingatkan bahwa pemerintah seakan-akan kembali pada pola pembangunan yang dipraktikkan di era Orde Baru, yang melibatkan peran militer dalam banyak aspek pemerintahan sipil.

Secara keseluruhan, penunjukan Novi Helmy Prasetya menjadi Dirut Bulog menunjukkan ketegangan antara upaya pemerintah untuk memaksimalkan sektor pangan dengan keberlanjutan praktik lama yang melibatkan peran militer dalam pemerintahan. Ini menciptakan dinamika politik yang cukup signifikan dan menambah ketegangan dalam hubungan antara sektor militer dan sipil di Indonesia. (*)