Ketegangan antara Masyarakat Madura dan Papua di DIY, Sultan HB X Ambil Langkah Meredakan Konflik

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (dok. Humas Pemda DIY)--
Radarlamba.bacakoran.co -Yogyakarta baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya surat terbuka yang berisi tantangan carok dari masyarakat Madura terhadap warga Papua. Surat tersebut memunculkan ketegangan antara kedua kelompok tersebut di DIY. Untuk meredam situasi ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, segera merespons dengan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi yang dapat menghindari terjadinya konflik.
Pada Rabu (12/2/2025), Sultan menerima audiensi dari Komunitas Madura Yogyakarta (KMY) di Komplek Kepatihan Yogyakarta. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup untuk membahas masalah yang berkembang di antara kedua kelompok tersebut. Sultan mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari forkopimda maupun perwakilan masyarakat Madura dan Papua.
Sultan menyebutkan bahwa hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut sudah ada kesimpulan dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meredakan ketegangan. Menurutnya, ada dua keputusan penting yang disepakati sebagai langkah jangka pendek.
Langkah pertama adalah meminta agar warung-warung di Yogyakarta mencantumkan tulisan "bayar tunai" dalam setiap transaksi jual beli. Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya transaksi yang melibatkan masalah pembayaran yang tidak diselesaikan. Sultan juga mengimbau agar tidak ada tulisan seperti "Boleh Berbelanja Selain Papua" yang dipajang di warung-warung Madura, yang dapat menambah ketegangan antara kedua kelompok.
Langkah kedua yang diambil adalah meminta pihak berwenang untuk memproses hukum setiap tindakan pemaksaan atau kekerasan yang terjadi. Dengan proses hukum yang konsisten, diharapkan ketegangan dapat mereda dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat diantisipasi.
Sultan mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk mendinginkan suasana dan menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Di sisi lain, juru bicara Komunitas Madura Yogyakarta, Mahrus Ali, menyatakan bahwa beredarnya surat tersebut bukan bertujuan untuk menciptakan kerusuhan, melainkan sebagai upaya untuk menjaga agar Yogyakarta tetap aman dan nyaman.
Mahrus menambahkan bahwa surat tersebut muncul karena kekhawatiran terhadap kejadian-kejadian yang meresahkan, seperti tindakan pencurian atau perusakan tempat usaha yang dilakukan oleh beberapa oknum etnis Papua di Yogyakarta. Komunitas Madura, lanjutnya, sangat mencintai Yogyakarta dan berusaha untuk meredam ketegangan agar kota ini tetap aman dan kondusif.
Kejadian ini mencerminkan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kedamaian dan menghindari terjadinya konflik antar kelompok. Langkah-langkah yang diambil oleh Sultan HB X diharapkan dapat membawa ketenangan dan mengembalikan suasana harmoni di Yogyakarta. (*)