DPR Resmi Sahkan Revisi UU Minerba, Berikut Poin-Poin Pentingnya

Radarlambar.bacakoran.co- DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan keempat tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beserta jajaran Kementerian ESDM.

Bahlil menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan dan UMKM.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong keterlibatan BUMN, BUMD, koperasi, serta badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan dalam sektor ini.

Salah satu perubahan penting dalam UU Minerba adalah pemberian kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola lahan pertambangan secara lebih luas, tidak terbatas pada eks lahan PKP2B. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk mengelola lahan minerba, yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar.

Bahlil menambahkan bahwa UMKM yang ingin mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) harus berasal dari daerah sekitar lokasi tambang, guna memastikan pemerataan ekonomi.

Selain itu, meskipun perguruan tinggi tidak diberikan izin untuk mengelola lahan pertambangan, mereka akan mendapatkan pendanaan riset dari keuntungan pengelolaan IUP yang diperoleh oleh BUMN atau badan usaha swasta.

Pemerintah juga mengatur bahwa lahan pertambangan yang terlibat sengketa atau izin tumpang tindih akan dikembalikan ke negara. Selain itu, sebagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba akan dialokasikan kembali untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan sektor ini, termasuk fasilitas bagi Inspektur Tambang di seluruh Indonesia.(*)