PDIP Menilai Reshuffle Kabinet Prabowo Adalah Hak Prerogatif, Soroti Kinerja Beberapa Menteri

Radarlambar.Bacakoran.co - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai reshuffle atau kocok ulang menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, PDIP menyebut bahwa kinerja beberapa menteri yang disorot publik tidak hanya terfokus pada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang baru saja direshuffle, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa meskipun reshuffle merupakan hak penuh Presiden Prabowo, publik sudah menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja beberapa menteri melalui survei. "Jika kita melihat hasil survei dari Kedai Kopi pada 23-29 Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kabinet saat ini hanya mencapai 25,8 persen. Sementara, 74,2 persen menyatakan tidak puas. Namun, kepuasan terhadap Presiden Prabowo sendiri lebih tinggi, yaitu di atas 80 persen," ungkap Guntur, saat berbicara dengan wartawan pada Rabu 19 Februari 2025 kemarin.

Pada reshuffle kabinet pertama, Presiden Prabowo mengangkat Guru Besar ITB, Brian Yuliarto, untuk menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Meski demikian, Guntur menekankan bahwa bukan hanya Satryo yang mendapat sorotan. Beberapa menteri lain yang kinerjanya juga dipandang buruk oleh publik antara lain Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, serta Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai.

Ditambahkan Guntur, yang juga tak luput dari sorotan publik antara lain Budi Arie sebagai Menteri Koperasi, Bahlil sebagai Menteri ESDM, serta Menteri HAM, Natalius Pigai ini adalah beberapa menteri yang juga mendapat kritik. Dalam survei, mereka masuk dalam kategori kinerja buruk menurut pandangan publik. Terlebih Bahlil yang mendapat sorotan terkait isu gas 3 kg.

Dengan begitu, PDIP mengingatkan bahwa kritik terhadap kinerja para menteri bukan hanya terfokus pada Satryo, melainkan juga pada beberapa nama lainnya yang dianggap tidak memenuhi harapan publik.

Reshuffle kabinet ini, menurut PDIP, menjadi peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali kinerja menteri-menteri yang kurang optimal dalam menjalankan tugas mereka.(*)