Penurunan Minat pada STIE Port Numbay Jayapura, Kampus Almamater Menteri Bahlil

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay Jayapura, yang menjadi kampus tempat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menempuh pendidikan, saat ini menghadapi penurunan signifikan dalam jumlah pendaftar mahasiswa baru. 

Setiap tahun, jumlah pendaftar di kampus ini terus berkurang, menyebabkan beberapa program studi kesulitan untuk mengisi kuota mahasiswa.

Dr. John Agustinus, SE, MM, Ketua STIE Port Numbay, mengonfirmasi adanya penurunan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar. 

"Saat ini, banyak perguruan tinggi swasta di Papua yang mengalami hal serupa, yaitu penurunan jumlah pendaftar," ungkapnya dalam wawancara pada 18 Februari 2025.

John menyatakan bahwa berbagai faktor menjadi penyebab tren tersebut. Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Papua yang lebih memilih melanjutkan studi di luar daerah, terutama di Jawa, dengan memanfaatkan berbagai program beasiswa yang tersedia, seperti Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Selain itu, peningkatan jumlah perguruan tinggi swasta di Papua juga berpengaruh pada berkurangnya peminat di STIE Port Numbay. 

"Beberapa tahun lalu, jumlah perguruan tinggi di Papua hanya sekitar 30-40. Namun kini jumlahnya meningkat pesat hingga mencapai 75 perguruan tinggi swasta di seluruh Papua, belum termasuk perguruan tinggi negeri," tambahnya.

Dampak dari pemekaran daerah di Papua juga turut mempengaruhi situasi ini. 

Sebelum pemekaran, jumlah perguruan tinggi di Papua adalah sekitar 55, namun setelah pemekaran, jumlahnya bertambah menjadi 28 perguruan tinggi di wilayah tersebut. 

Di Kota Jayapura, setidaknya terdapat 23 perguruan tinggi swasta.

Di sisi lain, persaingan dengan perguruan tinggi negeri yang menawarkan berbagai program lebih menarik juga menyebabkan penurunan minat pada perguruan tinggi swasta. 

Banyak mahasiswa yang memilih perguruan tinggi negeri karena biaya kuliahnya lebih terjangkau dengan adanya berbagai bantuan atau beasiswa.

Faktor ekonomi juga menjadi tantangan besar, karena banyak orang tua di Papua yang memiliki penghasilan terbatas. 

"Mayoritas masyarakat Papua berpenghasilan sekitar Rp 2 juta per bulan, dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk biaya pendidikan anak-anak, kecuali bagi mereka yang orang tuanya bekerja di instansi pemerintah," jelas John.