Submit SIPKA Triwulan IV, Kankemenag Lambar Capai Kinerja Sangat Baik

BALIKBUKIT - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Drs. Hi. Muhammad Yusuf, MM.,Pd didampingi Kasubbag TU Miftahus Surur, S.Ag.,M.Si dan seluruh Kasi/Penyelenggara melakukan Submit SIPKA Triwulan IV bertempat di Kankemenag setempat Kamis 11 Januari 2024.

Kankemenag Lambar secara resmi telah menyerahkan Laporan Capaian Kinerja pada Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA) Triwulan IV. 

“Alhamdulillah, kami telah menyampaikan Laporan Capaian Kinerja melalui aplikasi SIPKA dengan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan indeks capaian kinerja Kankemenag Lambar mendapat predikat Sangat Baik dengan nilai 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,13%," jelasnya.

Hal ini dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama melalui SIPKA.

“Setiap Satuan Kerja pada Kemenag harus menyampaikan Laporan Kinerja masing-masing. Kami mengapresiasi seluruh Satker di Lingkungan Kankemenag Lambar tidak terkecuali operator SIPKA yang telah berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja triwulan ke-IV ini,” katanya.

Dalam melaksanakan kinerja, kita tentu memiliki perencanaan yang matang seperti akuntansi standar hasil kerja, target atau sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.

Seperti yang diketahui bahwa SIPKA ini menjadi alat pengukur pencapaian kinerja seluruh unit kerja. Melalui aplikasi SIPKA, pencapaian kinerja dapat terintegrasi dan diharapkan dapat mendukung rencana strategis pada Kementerian Agama. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mendorong optimalisasi penyerapan anggaran khususnya di Kankemenag Kabupaten Lampung Barat.

Terakhir, M. Yusuf mengajak jajarannya di tahun 2024 ini agar terus berkomitmen dan semakin meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan nilai budaya kerja serta realisasi anggaran yang lebih maksimal sesuai dengan ketentuan, acuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (edi/lusiana)