Rapat Soal Elpiji Ditunda Karena Distributor Absen

BALIKBUKIT - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Barat, Herpin, tampak kecewa dengan batalnya rapat antara Komisi II dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopdag) serta Distibutor Liquid Petroleum Gas (LPG/Elpiji) guna membahas kelangkaan ini kerap terjadi khususnya Elpiji 3 Kilogram, terutama menjelang momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah lalu.

Herpin bahkan menyebut Diskopdag, belum menunjukkan langkah konkret dan terkoordinasi untuk mengatasi persoalan distribusi gas bersubsidi tersebut. Selain sulit didapat, menurutnya elpiji 3 kilogram kerap dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

“Iya, tadi pagi seharusnya digelar rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan Diskopdag, terkait persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram. Hanya saja pada pukul 09.00 kami mendapat konfirmasi bahwa rapat ditunda karena Diskopdag belum dapat menghadirkan pihak distributor,” ungkap Herpin.

Menurutnya ini menimbulkan kekecewaan karena agenda rapat telah dijadwalkan sejak jauh hari, dan masyarakat telah menanti solusi nyata dari pemerintah terhadap persoalan distribusi epiji bersubsidi.

Absennya pihak distributor dalam forum resmi DPRD, kata dia, sebagai cerminan dari belum solidnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan mitra penyedia LPG 3 kilogram. Menurutnya, peran distributor sangat krusial, terutama dalam memberikan penjelasan teknis mengenai pola penyaluran dan hambatan yang terjadi di lapangan.

"Situasi ini tentu menimbulkan kekecewaan masyarakat. Gas melon makin sulit dicari, bahkan harganya di beberapa tempat sudah mencapai Rp40 ribu per tabung, jauh dari harga eceran tertinggi yang seharusnya," ujar Herpin.

Ia menyatakan akan menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat dengan Diskopdag dalam waktu dekat. Selain itu, komisi tersebut juga mendorong penguatan fungsi pengawasan distribusi gas bersubsidi ini hingga ke tingkat pengecer, termasuk pembenahan tata kelola kuota agar lebih transparan dan akuntabel.

"Kelangkaan ini bukan hal baru. Sayangnya, sampai sekarang belum ada upaya serius yang menyentuh akar masalahnya. Ini bukan lagi soal pasokan sesaat, tetapi tentang perlunya evaluasi menyeluruh atas sistem distribusinya,"  pungkasnya. (adi/nopri)