Soal Caleg Eva Rina, KPU Pesisir Barat Digugat ke PTUN oleh Caleg Golkar

Reporter: Yayan |

Editor: mujitahidin |

Rabu , 24 Jan 2024 - 18:42

Ilustrasi--

PESISIR TENGAH – Calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) daerah pemilihan (dapil) I dari Partai Golkar, MH. Bangsawan, menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesbar ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut MH. Bangsawan, bahwa gugatan ke PTUN Bandar Lampung melalui kuasa hukumnya Alpi Zabadi, S.H, M.H., dkk itu terkait keputusan KPU Pesisir Barat dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Pesbar atas nama Eva Rina yang merupakan salah satu Caleg dari Partai NasDem nomor urut enam dapil I Pesbar, yang diduga tidak memenuhi syarat administratif sebagai calon tetap DCT DPRD Pesbar sebagai peserta Pemilu tahun 2024.

“Kita telah mengajukan gugatan terhadap KPU Pesbar ke PTUN, bahkan telah teregister dalam perkara nomor 2/G/2024//PTUN. BL,” kata MH.Bangsawan, Rabu 24 Januaari 2024.

Dijelaskanya, gugatan itu merupakan upaya hukum lanjutan terhadap laporan kepada badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesbar yang diduga tidak adil dan transparan serta menghentikan penanganan laporan tersebut. Karena itu, pihaknya melalui kuasa hukumnya memutuskan mengambil langkah hukum tersebut.

“Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa hak kami sebagai caleg DPRD Pesbar dalam Pemilu 2024 yang telah memenuhi syarat ini dihormati dan dipenuhi,” jelasnya.

Masih kata dia, pihaknya sebagai caleg juga telah menyerahkan seluruh dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk proses verifikasi persyaratan dalam DCT. Tapi, pihaknya ketika itu mendapatkan informasi bahwa salah satu caleg dari partai lain lolos dalam proses verifikasi berkas persyaratan, padahal yang bersangkutan berstatus pegawai di Institusi yang wajib mengundurkan diri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apalagi diketahui caleg itu dalam waktu yang bersamaan ikut mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dinyatakan lulus sebagai PPPK,” katanya.

Dikatakannya, pihaknya sebagai salah satu caleg tentu merasa kecewa karena diketahui oleh umum bahwa terlapor (Eva Rina) di Bawaslu Pesbar saat itu mengajar di Institusi pendidikan yang diduga dibiayai oleh Negara, seperti informasi yang di sampaikan oleh Bawaslu Pesbar berdasarkan klarifikasi dari yang bersangkutan menyatakan benar terlapor merupakan tenaga kerja sukarela yang di gaji oleh komite sekolah.

“Pertanyaannya, uang gajinya dari mana? karena komite sekolah tidak di perbolehkan memungut biaya apapun dari orang tua murid, jika dari sponsor siapa sponsor yang memberikan gaji kepada yang bersangkutan, artinya sudah pasti dari dana BOS di sekolah itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Alpi Zubadi, selaku kuasa hukum MH.Bangsawan, mengaku, pihaknya minta agar KPU Pesbar untuk dapat memberikan penjelasan yang benar-benar jelas dan detail berdasarkan peraturan yang ada. Apakah boleh dalam waktu yang bersamaan seorang caleg juga bisa ikut mendaftar sebagai pegawai pemerintah?, serta pihaknya juga mempertanyakan mengenai alasan tenaga honorer di lembaga pemerintah apakah bisa menjadi calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pesbar dalam proses verifikasi?.

“Kami percaya bahwa publik berhak mengetahui proses ini, dan kami berharap KPU Pesbar dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan. Kami akan terus berjuang untuk hak kami dan kami berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam proses ini,” ujarnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pesbar, Rahman Kholid, S.H, M.H., mengatakan, pihaknya cukup mengapresiasi atas upaya-upaya dari generasi muda di Pesbar itu untuk menciptakan Pemilu yang bersih seperti dengan adanya gugatan salah satu caleg partai Golkar terhadap KPU Pesbar itu ke PTUN. Dirinya berharap menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Pesbar untuk berperan aktif mendorong Kabupaten Pesbar yang berbudaya, taat hukum dan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

“Kita apresiasi dengan adanya upaya itu. Mengingat di Kabupaten Pesbar saat ini juga terdapat berbagai isu dalam Pemilu 2024,” katanya.

Dijelaskannya, isu lain di Kabupaten Pesbar saat ini yang berkaitan dengan Pemilu yakni bahwa ada mobilisasi Peratin dan Perangkat Pekon, ASN, tenaga kontrak dan lain sebagainya yang nyata itu dilarang undang-undang. Untuk itu, pihaknya berharap bahwa jika itu benar terjadi mereka yang di batasi peraturan perundang-undangan itu jangan mengambil resiko yang tinggi.

soal caleg eva rina, kpu pesisir barat digugat ke ptun oleh caleg golkar                            pesisir tengah – calon legislatif (caleg) dprd kabupaten pesisir barat (pesbar) daerah pemilihan (dapil) i dari partai golkar, mh. bangsawan, menggugat komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten pesbar ke pengadilan tinggi tata usaha negara (ptun).
menurut mh. bangsawan, bahwa gugatan ke ptun bandar lampung melalui kuasa hukumnya alpi zabadi, s.h, m.h., dkk itu terkait keputusan kpu pesisir barat dalam penetapan daftar calon tetap (dct) dprd pesbar atas nama eva rina yang merupakan salah satu caleg dari partai nasdem nomor urut enam dapil i pesbar, yang diduga tidak memenuhi syarat administratif sebagai calon tetap dct dprd pesbar sebagai peserta pemilu tahun 2024.
“kita telah mengajukan gugatan terhadap kpu pesbar ke ptun, bahkan telah teregister dalam perkara nomor 2/g/2024//ptun. bl,” kata mh.bangsawan, rabu 24 januaari 2024.
dijelaskanya, gugatan itu merupakan upaya hukum lanjutan terhadap laporan kepada badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten pesbar yang diduga tidak adil dan transparan serta menghentikan penanganan laporan tersebut. karena itu, pihaknya melalui kuasa hukumnya memutuskan mengambil langkah hukum tersebut.
“hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa hak kami sebagai caleg dprd pesbar dalam pemilu 2024 yang telah memenuhi syarat ini dihormati dan dipenuhi,” jelasnya.
masih kata dia, pihaknya sebagai caleg juga telah menyerahkan seluruh dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk proses verifikasi persyaratan dalam dct. tapi, pihaknya ketika itu mendapatkan informasi bahwa salah satu caleg dari partai lain lolos dalam proses verifikasi berkas persyaratan, padahal yang bersangkutan berstatus pegawai di institusi yang wajib mengundurkan diri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“apalagi diketahui caleg itu dalam waktu yang bersamaan ikut mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan dinyatakan lulus sebagai pppk,” katanya.
dikatakannya, pihaknya sebagai salah satu caleg tentu merasa kecewa karena diketahui oleh umum bahwa terlapor (eva rina) di bawaslu pesbar saat itu mengajar di institusi pendidikan yang diduga dibiayai oleh negara, seperti informasi yang di sampaikan oleh bawaslu pesbar berdasarkan klarifikasi dari yang bersangkutan menyatakan benar terlapor merupakan tenaga kerja sukarela yang di gaji oleh komite sekolah.
“pertanyaannya, uang gajinya dari mana? karena komite sekolah tidak di perbolehkan memungut biaya apapun dari orang tua murid, jika dari sponsor siapa sponsor yang memberikan gaji kepada yang bersangkutan, artinya sudah pasti dari dana bos di sekolah itu,” ungkapnya.
sementara itu, alpi zubadi, selaku kuasa hukum mh.bangsawan, mengaku,  pihaknya minta agar kpu pesbar untuk dapat memberikan penjelasan yang benar-benar jelas dan detail berdasarkan peraturan yang ada. apakah boleh dalam waktu yang bersamaan seorang caleg juga bisa ikut mendaftar sebagai pegawai pemerintah?, serta pihaknya juga mempertanyakan mengenai alasan tenaga honorer di lembaga pemerintah apakah bisa menjadi calon tetap anggota dprd kabupaten pesbar dalam proses verifikasi?. 
“kami percaya bahwa publik berhak mengetahui proses ini, dan kami berharap kpu pesbar dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan. kami akan terus berjuang untuk hak kami dan kami berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam proses ini,” ujarnya.
ketua dpd ii partai golkar kabupaten pesbar, rahman kholid, s.h, m.h., mengatakan, pihaknya cukup mengapresiasi atas upaya-upaya dari generasi muda di pesbar itu untuk menciptakan pemilu yang bersih seperti dengan adanya gugatan salah satu caleg partai golkar terhadap kpu pesbar itu ke ptun. dirinya berharap menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat pesbar untuk berperan aktif mendorong kabupaten pesbar yang berbudaya, taat hukum dan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
“kita apresiasi dengan adanya upaya itu. mengingat di kabupaten pesbar saat ini juga terdapat berbagai isu dalam pemilu 2024,” katanya.
dijelaskannya, isu lain di kabupaten pesbar saat ini yang berkaitan dengan pemilu yakni bahwa ada mobilisasi peratin dan perangkat pekon, asn, tenaga kontrak dan lain sebagainya yang nyata itu dilarang undang-undang. untuk itu, pihaknya berharap bahwa jika itu benar terjadi mereka yang di batasi peraturan perundang-undangan itu jangan mengambil resiko yang tinggi.
“jangan mau diancam-ancam atau ditakut-takuti karena resiko yang sebenarnya adalah dipidana kalau yang memobilisasi dan yang mengançam adalah pejabat, jabatan itu sementara dan akan selesai,” jelasnya
terpisah, ketua kpu kabupaten pesbar, marlini, saat dikonfirmasi terkait adanya salah satu caleg dprd pesbar yang menggugat kpu pesbar ke ptun mengenai caleg eva rina itu, mengaku pihaknya belum mengetahui hal tersebut, bahkan sampai dengan sekarang juga belum ada pemberitahuan dari pihak-pihak terkait. namun yang jelas kpu pesbar masih menunggu ada pemberitahuan terkait gugatan ke ptun itu.
“ kalau sudah ada pemberitahuan kpu pesbar akan menindaklanjutinya seperti apa, dan yang pasti jika mengenai salah satu caleg (eva rina) itu secara administrasi sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya singkat.
diberitakan sebelumnya, bawaslu pesbar telah menghentikan laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 terhadap salah satu calon legislatif (caleg) dprd pesbar yang lulus seleksi sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2023 untuk formasi guru.
anggota bawaslu kabupaten pesbar, j.wilyan gulta, mengatakan, laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor laporan 001/lp/pp/kab/08.15/i/2024 dengan pelapor atas nama mh. bangsawan dan terlapor atas nama eva rina, s.pd., itu dihentikan oleh bawaslu pesbar karena laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat materiel.
“sebelumnya, bawaslu pesbar sudah memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. bahkan termasuk komisi pemilihan umum (kpu) pesbar juga kita mintai keterangan,” kata wilyan.
dijelaskannya, termasuk minta surat keputusan (sk) mengenai status pekerjaannya sebagai honorer, dan yang bersangkutan (eva rina) juga telah menunjukan sk honorernya bukan sebagai tenaga kontrak daerah (tkd), melainkan statusnya sebagai tenaga kerja sukarela (tks) di salah satu smp yang ada kabupaten pesbar.
“yang bersangkutan itu berstatus sebagai tks, dan selama ini eva rina juga menjelaskan tidak menerima gaji dari apbd melainkan gaji dari komite sekolah dimana tempatnya bekerja sebagai tks, besarannya dihitung berdasarkan jam mengajar disekolah,” jelasnya.
masih kata dia, setelah, memanggil semua pihak terkait untuk di mintai keterangan mengenai persoalan itu, bawaslu pesbar juga telah melakukan pengkajian terhadap permasalahan itu. bahkan, sebelumnya bawaslu pesbar juga telah minta pihak pelapor agar melengkapi syarat materielnya, berupa sk tenaga honorer daerah atau tkd yang sebelumnya disangkakan oleh pelapor terhadap terlapor.
“yang disangkakan pelaporan, bahwa yang bersangkutan (eva rina) itu honorer yang menerima gaji dari apbd, makanya kita juga minta agar pelapor melengkapi syarat materielnya. tapi, setelah diberikan waktu selama dua hari sesuai mekanisme penanganan perkara, pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materil yang diminta. sehingga laporan itu dihentikan bawaslu pesbar,” tandasnya.
sekedar diketahui, salah satu caleg dprd kabupaten pesbar asal partai nasdem dari daerah pemilihan (dapil) satu kabupaten pesbar, nomor urut enam atas nama eva rina, s.pd., dilaporkan oleh mh bangsawan yang juga selaku salah satu caleg asal partai golkar dari dapil satu, ke bawaslu kabupaten pesbar, rabu, 3 januari 2024.
menurut mh.bangsawan, dirinya melaporkan salah satu caleg dari partai nasdem itu karena yang bersangkutan merupakan guru yang telah diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dilingkungan pemerintah kabupaten pesbar. harusnya, yang bersangkutan mengundurkan diri dari status pekerjaannya karena yang bersangkutan sebagai daftar calon tetap (dct) anggota legislatif pada pemilu 2024.
“ tapi, saat ini yang bersangkutan (eva rina-red) masih sebagai caleg dprd pesbar di dapil satu,” katanya.
dijelaskannya, pihaknya sebagai salah satu peserta pemilu 2024 minta agar penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten pesbar dapat menegakan aturan yang berlaku. salah satunya terkait status pekerjaan caleg yang bersumber dari dana pemerintah (apbd/apbn) itu harus mengundurkan diri dari status pekerjaannya. dengan dibuktikan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang.
“kita minta kpu pesbar untuk adil dan benar-benar menerapkan aturan. begitu juga dengan bawaslu pesbar diharapkan untuk menindaklanjuti laporan kami,” ujarnya.
sementara itu, divisi teknis dan penyelenggaraan kpu pesbar, ramzi, mengatakan, secara prosedur kpu pesbar tentu sudah sesuai, karena sebelumnya yang bersangkutan juga sudah menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari status pekerjaannya, sehingga yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai dct. tetapi dengan berjalannya waktu ternyata yang bersangkutan itu lulus sebagai pppk itu jelas bukan kewenangan kpu pesbar lagi karena sudah ditetapkan sebagai dct.
“meski begitu, persoalan ini juga tetap akan dikoordinasikan dengan kpu provinsi lampung. mengenai pembatalan sebagai dct terkait adanya persoalan seperti itu, sejauh ini belum ada regulasi kembali. karena itu, kita akan koordinasikan juga ke kpu provinsi lampung,” jelasnya.
sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm) kabupaten pesbar, amrulhaq, membenarkan jika atas nama eva rina, s.pd., itu merupakan salah satu guru yang lulus pppk kabupaten pesbar sekitar 22 desember 2023 lalu, dan kini masih dalam tahap pemberkasan. karena itu, untuk surat keputusan (sk) pengangkatan pppk itu belum ada. artinya, yang bersangkutan belum resmi ditetapkan sebagai pppk, karena belum menerima sk.
“untuk penerbitan sk itu paling cepat pada pertengahan tahun 2024 ini, karena prosesnya cukup lama,” jelasnya.
terpisah, eva rina, saat dikonfirmasi mengaku dan membenarkan dirinya telah diterima dan lulus sebagai guru pppk di salah satu smp negeri di pesbar, tapi belum menerima sk sebagai pppk dan pengumuman pppk itu setelah penetapan dct. sebelumnya, dirinya sebagai guru tks di salah satu smk dan smp, serta secara prosedur sebelum penetapan dct dirinya telah menyerahkan surat pemberhentian status pekerjaan sebagai tks itu ke kpu pesbar.
“ saya juga sudah dimintai keterangan oleh bawaslu pesbar mengenai persoalan ini, yang jelas kita tetap proaktif dengan ada laporan itu. untuk langkah lain sementara ini belum ada,” singkatnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar, 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan