Roy Suryo Tetap Melawan Meski Dituding Hasut Publik Soal Ijazah Jokowi

Radarlambar.bacakoran.co — Ketegangan seputar polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, menjadi sorotan setelah dilaporkan ke polisi oleh Relawan Pemuda Patriot Nusantara. Namun, alih-alih mundur atau meredam isu, Roy justru memilih tetap berdiri di garda terdepan.

Laporan terhadap Roy Suryo bersama tiga tokoh lainnya—ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, serta dokter Tifauzia Tyassuma—dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu (23/4). Keempatnya dituding menyebarkan tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi dan dianggap melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.

Meski menjadi salah satu pihak yang dilaporkan, Roy menunjukkan sikap tak gentar. Ia menilai langkah hukum tersebut tak lebih dari upaya membungkam pihak-pihak yang mencoba menyingkap kebenaran dengan pendekatan teknologi forensik dan analisis ilmiah. Dalam pandangannya, justru ada niat untuk membalikkan logika: mereka yang menuntut kejelasan malah dikriminalisasi.

Roy memilih tidak terlalu banyak berkomentar mengenai laporan itu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai duduk perkara yang sebenarnya. Bagi Roy, keyakinannya pada proses kebenaran tampak lebih penting ketimbang tekanan yang datang dari luar.

Laporan ini sendiri diajukan oleh Ketua Relawan Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, dan telah tercatat resmi di kepolisian dengan nomor laporan LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum pelapor menegaskan bahwa tudingan palsu yang disampaikan keempat orang tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik serta dianggap sebagai bentuk hasutan terbuka.

Polemik ini semakin memperkeruh suasana politik nasional, memperlihatkan betapa isu seputar legitimasi dan transparansi pendidikan presiden masih menjadi bara dalam sekam. Di tengah situasi ini, Roy dan rekannya tampak tidak berniat surut. Mereka justru mempertegas posisinya sebagai pihak yang, menurut mereka, sedang memperjuangkan transparansi dan integritas di ruang publik. (*/rinto)