Bidik Insentif Provinsi, OPD Diminta Genjot Kinerja

Radarlambar.Bacakoran.co - Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang bagi seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk memperoleh insentif berdasarkan capaian kinerja terbaik dalam lima kategori prioritas pembangunan daerah. Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), yang diharapkan mampu meraih insentif itu di tahun 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pesbar, Syaifullah, S.Pi., mengatakan pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi yang digelar oleh Pemprov Lampung guna menyelaraskan program kerja dan memahami arah pembangunan Provinsi secara menyeluruh. Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan kinerja tertinggi di masing-masing kategori akan diberikan insentif sebagai bentuk apresiasi dan dukungan.

“Ada beberapa kategori yang dinilai meliputi Pertumbuhan Ekonomi dengan insentif sebesar Rp10 miliar, serta Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga sebesar Rp10 miliar,” katanya, Rabu 29 April 2025.

Selain itu, lanjutnya, kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5 miliar, kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebesar Rp5 miliar, serta kategori Pengendalian Inflasi dengan insentif hingga Rp10 miliar. Untuk meraih target tersebut, Bappelitbangda Pesbar telah memetakan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan masing-masing kategori.

“Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, instansi yang terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, DPUPR, Dinas Perhubungan, Diskominfotiksan, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Sementara dalam kategori IPM, peran utama diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Adapun upaya peningkatan PAD melibatkan Bapenda, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Diskopdag, DLH, Dishub, DPRKP, Dinkes, Disdikbud, dan BPKAD. Untuk TP2DD, meliputi OPD seperti Bapenda, BPKAD, dan OPD layanan publik, antara lain Dinkes, Disdikbud, Dinsos, Disdukcapil, DPMPTSP, serta Diskominfotiksan sebagai unsur teknis. 

“Sedangkan pengendalian inflasi melibatkan kerja sama lintas OPD yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), termasuk Bappelitbangda, Diskopdag, DKPP, Dinsos, BPKAD, DPUPR, Dishub, Diskominfotiksan, Inspektorat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Bagian Perekonomian Setdakab,” katanya.

Karena itu, masih kata dia, pihaknya berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja secara optimal dan fokus agar Kabupaten Pesbar mampu meraih nilai tertinggi dalam kategori yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak hanya akan berdampak positif pada anggaran daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata Pesbar dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Karena itu, kita mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan pencapaian ini sebagai tanggungjawab bersama demi kemajuan daerah,” tandasnya. (yayan/*)