Pengunjung 30 Ribu Tapi PAD Nol: DPRD Soroti Anomali Pasar Tematik

LUMBOKSEMINUNG - Polemik pengelolaan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau makin jadi sorotan. Setelah sebelumnya terungkap bahwa pendapatan dari retribusi pengunjung belum tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), kini anggota DPRD Lampung Barat menilai ada persoalan serius dalam sistem pengelolaannya.

Anggota Komisi II DPRD Lambar Herpin menyebut persoalan ini bukan semata soal retribusi yang belum disetor, tetapi karena lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah daerah. Ia menyindir pernyataan sejumlah kepala dinas yang saling bertolak belakang, padahal berbicara soal lokasi yang sama.

“Ini yang harus dibenahi. Kadis A bilang begini, tapi UPT di bawah Kadis lain ngomong beda. Lokasinya satu, tapi pengelolaannya tumpang tindih. Akhirnya apa? Masyarakat bingung, dan kita sebagai pemerintah daerah jadi malu,” tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mempertanyakan ke mana dana dari retribusi selama ini disalurkan. Sebab berdasarkan data Dinas Pariwisata, kunjungan ke pasar tematik saat libur lebaran lalu mencapai 30 ribu orang. Bila satu orang dikenakan tarif Rp5.000, potensi dana yang terkumpul mencapai Rp150 juta.

“Itu belum termasuk parkir dan sewa gazebo. Tapi anehnya, tidak jelas ke mana uang itu mengalir. Kalau bukan masuk PAD UPT Seminung Lumbok Resort, terus masuk ke mana? Kecamatan? Pokdarwis? Atau ada sistem bagi hasil yang tidak dijelaskan ke publik?,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa UPT Seminung Lumbok Resort, yang semestinya bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyetoran PAD di kawasan tersebut, justru tidak dilibatkan.

“UPT yang punya tanggung jawab atas PAD malah enggak tahu apa-apa. Ini aneh. Masa pintu masuknya satu, tapi seolah pengelolaannya beda. Harusnya satu pintu, satu manajemen, biar jelas pertanggungjawabannya,” lanjutnya.

Masalah ini pun akan segera dibawa ke meja rapat DPRD. Ia berencana akan melapor ke pimpinan DPRD dan Komisi II agar dapat segera memanggil Diskopdag, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Bapenda, dan semua pihak terkait agar duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Sudah cukup polemik ini bergulir. Jangan sampai wisata yang bagus ini malah jadi ladang kecurigaan publik. Kita akan panggil semua pihak biar jelas siapa mengelola, siapa menarik, dan siapa yang bertanggung jawab, agar jelas dipublik kemana dana yang sudah masuk agar tidak ada kecurigaan dan menjadi asumsi publik makanya akan kita panggil pihak pihak yang terlibat yang mengelola ini,” pungkasnya. *