Monev DD Selesai, Mat Suhyar : Semua Berjalan Sesuai Tahapan

Radar Lambar - Tim Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat bersama pendamping desa telah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi dana desa (DD) tahap kedua tahun 2023 yang pelaksanaannya ditutup di Pekon Kejadian, Selasa (31 Oktober 2023). 

Sebelumnya, Monev yang dilaksanakan di 10 pekon itu dipimpin oleh Camat Belalau Mat Suhyar, didampingi Sekcam dan jajaran Kepala Seksi, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, peratin dan aparat pekon.

Camat Belalau Mat Suhyar mengatakan, Monev dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan DD.

“Monev kami awali dengan pertemuan di balai pekon untuk mengecek laporan administrasi sekaligus pembinaan. Setelah itu tim turun ke lapangan untuk mengecek kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan,” kata dia. 

Lanjutnya, dari hasil Monev yang dilaksanakan di 10 pekon seluruh kegiatan baik fisik maupun laporan administrasi telah berjalan sesuai tahapan, bahkan kegiatan fisik dalam penyerapan alokasi DD tahap kedua semua telah selesai. 

“Untuk progres kegiatan fisik di 10 pekon semua sudah selesai, begitupun dengan laporan administrasi juga tertib. Untuk selanjutnya saat ini pekon sedang persiapan untuk menyampaikan usulan pencairan tahap ketiga,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa hal yang menjadi fokus dalam Monev ialah pengecekan program fisik untuk disesuaikan dengan spesifikasi kegiatan yang tertuang dalam RAB serta laporan administrasi. 

“Selain Monev, kami tetap melaksanakan pembinaan bagi aparatur pekon dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemerintah di bawah kecamatan. Harapnya, melalui kegiatan itu aparatur pekon semakin memahami tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dalam menjalankan roda pemerintahan pekon,” imbuhnya.

Karena, selain menjadi bagian dari tim fasilitator dalam program dana desa pemerintah kecamatan memiliki peran terhadap upaya pembinaan, koordinasi, fasilitasi, serta pengawasan terhadap pemerintah pekon.*