Pemerintah Patok Target Nilai Tukar dan Indikator Ekonomi 2026

Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah menetapkan proyeksi nilai tukar rupiah pada tahun 2026 di kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar Amerika Serikat. Proyeksi ini menjadi bagian dari indikator makro ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 20 Mei 2025.

Stabilitas nilai tukar disebut sebagai hasil dari kombinasi minat investor terhadap surat berharga negara (SBN), masuknya investasi asing langsung, serta kinerja ekspor yang tetap kuat. Pemerintah juga menargetkan suku bunga SBN tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,6 hingga 7,2 persen, dengan mempertimbangkan spread yang menarik serta kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi dan keuangan nasional.

Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar antara US$60 hingga US$80 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari, serta lifting gas antara 953 ribu hingga 1,017 juta barel setara minyak per hari. Target ini disusun dengan memperhitungkan percepatan investasi dan penggunaan teknologi tinggi dalam sektor energi nasional.

Dari sisi sosial-ekonomi, angka kemiskinan diharapkan menurun ke rentang 6,5 hingga 7,5 persen, lebih rendah dibandingkan target tahun 2025 yang berada pada kisaran 7 hingga 8 persen. Penurunan juga ditargetkan pada tingkat pengangguran terbuka, yakni antara 4,44 persen hingga 4,96 persen. Pemerintah menilai tren ini sebagai cerminan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan produktif.

Pemerintah juga memperkirakan rasio gini akan terus membaik pada kisaran 0,377 hingga 0,380, menandakan adanya kemajuan dalam pemerataan pendapatan. Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan meningkat menjadi 0,57, mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal inflasi, pemerintah menetapkan target pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Sri Mulyani menjelaskan bahwa inflasi Indonesia termasuk yang paling stabil secara global, bahkan saat menghadapi tekanan harga pangan. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2025 mencatat inflasi sebesar 1,95 persen (yoy), sementara inflasi inti berada di level 2,5 persen. Stabilitas ini disebut sebagai hasil dari sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga, terutama pada kelompok pangan bergejolak dan barang/jasa yang diatur pemerintah.

Untuk mendukung transformasi ekonomi, pemerintah akan terus melanjutkan reformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi pada 2026 ditargetkan di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen, yang diharapkan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dengan seluruh proyeksi tersebut, kebijakan fiskal dirancang agar tetap adaptif dan responsif dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pemerataan hasil pembangunan.(*/edi)