Pemkab Lampung Barat Dorong Penguatan Tata Kelola Berbasis Data

BALIKBUKIT - Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data terus diperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat. Salah satu buktinya adalah dukungan penuh terhadap kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kick Off  Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat, Selasa (27/5/2025) di Hotel Sarirasa, Kecamatan Balik Bukit.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs. Nukman, M.M., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPS atas inisiatif strategis ini.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPS yang telah menginisiasi kegiatan FGD ini. Ini adalah langkah penting dalam membangun pelayanan data yang akurat, transparan, dan bisa diandalkan,” ujar Nukman.

Nukman menilai kegiatan ini sangat relevan dalam konteks tantangan pemerintahan masa kini, di mana masyarakat menuntut layanan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif.

Menurutnya, penyusunan dan penetapan standar pelayanan bukan hanya formalitas administratif, melainkan menjadi bentuk janji institusi kepada publik mengenai mutu dan aksesibilitas layanan yang diberikan.

“Standar pelayanan adalah komitmen untuk menghadirkan layanan statistik yang cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna data baik dari pemerintah, akademisi, media, maupun dunia usaha,” tegasnya.

Dalam dinamika pembangunan daerah, lanjut Nukman, pengambilan keputusan tak bisa lagi hanya didasarkan pada intuisi atau asumsi semata. Diperlukan data yang valid dan terkini untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Ia menegaskan, kehadiran BPS sebagai lembaga statistik resmi negara memegang peran krusial dalam memastikan penyajian data yang bisa dipertanggungjawabkan, baik untuk keperluan makro maupun sektoral.

“BPS bukan hanya sekadar pengumpul angka, tapi mitra strategis dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Nukman juga menyinggung pentingnya peran daerah dalam mendukung program Satu Data Indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.

Menurutnya, kolaborasi antar lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) sangat diperlukan agar tercipta sistem data yang terintegrasi, konsisten, dan dapat digunakan secara luas untuk kepentingan publik.

“Kegiatan FGD seperti ini adalah wujud nyata langkah integratif. Tanpa kolaborasi antarsektor, mustahil kita bisa menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” imbuhnya

Melalui forum diskusi ini, Nukman berharap tidak hanya terjadi pertukaran ide, tapi juga identifikasi kendala serta penyusunan langkah-langkah konkret dalam membangun sistem statistik sektoral yang solid.