Presiden Prabowo Ajukan Calon Pimpinan Baru BI dan LPS

Radarlambar.bacakoran.co - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajukan sejumlah nama calon pejabat tinggi untuk mengisi posisi strategis di Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Usulan tersebut ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui surat resmi, menyusul akan berakhirnya masa jabatan pejabat aktif pada tahun 2025.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima dua surat dari Presiden. Surat pertama, bernomor R22/Pres/05/2025, bertanggal 6 Mei 2025, berisi usulan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sementara surat kedua, bernomor R28/Pres/05/2025, tertanggal 20 Mei 2025, menyampaikan nama calon Anggota Dewan Komisioner LPS, termasuk untuk posisi Wakil Ketua.

Masa jabatan Deputi Gubernur BI Doni P Joewono diketahui akan berakhir dalam waktu dekat, dan pengajuan nama calon pengganti menjadi bagian dari proses transisi yang penting di tubuh bank sentral. Kendati demikian, hingga saat ini Presiden belum secara terbuka menyampaikan nama calon Deputi Gubernur BI kepada publik.

Sementara itu, untuk posisi Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Panitia Seleksi Nasional telah lebih dahulu menyelesaikan tahapan seleksi kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah kandidat. Dari proses tersebut, lima nama telah diajukan kepada Presiden untuk dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu:

• Andry Asmoro, Group Head Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

• Andy Samuel, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo);

• Doddy Zulverdi, Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI;

• Farid Azhar Nasution, Anggota Badan Supervisi LPS;

• Imansyah Purnabakti, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kelima kandidat tersebut telah dinyatakan lolos tahap seleksi kedua sebagaimana ditetapkan dalam pengumuman resmi Panitia Seleksi bernomor PENG-3/PANSEL-LPS/2025 yang diterbitkan pada 20 Mei 2025.

Proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR akan menjadi penentu akhir siapa yang akan menduduki posisi penting dalam struktur otoritas moneter dan keuangan negara. Dengan latar belakang masing-masing kandidat yang berasal dari lembaga keuangan negara maupun perbankan nasional, proses seleksi ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.

Pengajuan ini sekaligus menjadi indikator awal bagaimana arah kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat kelembagaan di sektor moneter dan perlindungan simpanan. Lembaga seperti BI dan LPS memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengelola inflasi, serta melindungi dana masyarakat di sektor perbankan.

Selain itu, momentum ini juga menjadi ujian awal bagi harmonisasi kerja antara pemerintah dan parlemen dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan global.

Dengan situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, termasuk potensi resesi global, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan geopolitik, pemilihan pejabat di sektor keuangan menjadi perhatian serius, tidak hanya dari aspek teknokratis, tetapi juga dari segi komitmen menjaga kepentingan publik.