Dominasi Belanja Rutin, PAD Masih Saja Rendah

‎BALIKBUKIT - Fraksi Amanat Demokrat (ADEM) DPRD Lampung Barat menyampaikan pandangan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Bupati Parosil Mabsus dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Marghasana DPRD, Rabu (18/6/2025).

‎‎Sekretaris Fraksi ADEM, Bambang Kusmanto mengungkapkan, Fraksi ADEM mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kalinya. Capaian ini dianggap sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi ADEM juga menyoroti berbagai catatan penting yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.

‎

Meski pendapatan daerah mengalami pertumbuhan hingga 12,72 persen dan menyentuh angka Rp1,111 triliun, Fraksi ADEM menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang minim hanya 6,46 persen dari total pendapatan. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

‎

‎“Kami mempertanyakan, sudah sejauh mana pemetaan sektor-sektor potensial yang bisa digarap untuk mendongkrak PAD? dan bagaimana langkah konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal?” ujar Bambang dalam forum paripurna.

‎Dalam aspek belanja, Fraksi ADEM juga mengkritik tingginya dominasi belanja operasi yang mencapai 69 persen dari total belanja daerah sebesar Rp1,066 triliun. Sementara belanja modal hanya menyentuh angka 14,54 persen.

“Komposisi ini belum mencerminkan keberpihakan terhadap pembangunan jangka panjang. Perlu ada pergeseran orientasi belanja ke sektor-sektor yang memberi efek pengganda, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar,” tegasnya.

‎ADEM juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp53,72 miliar. Fraksi mempertanyakan apakah angka ini mencerminkan efisiensi atau justru menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran.

‎Selain itu, stagnasi nilai aset daerah yang tetap di angka Rp2,91 triliun dinilai sebagai indikator perlunya strategi untuk menciptakan aset baru yang produktif.

‎

‎Fraksi ADEM menyoroti perlunya transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah dan inovatif, agar pertumbuhan ekonomi Lampung Barat yang tercatat 4,36 persen dapat meningkat dan merata. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi (82,83 persen) disebut perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan.

‎Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 72,41 disebut masih berada pada kategori sedang dan memerlukan percepatan agar mampu menyamai daerah maju lainnya di Provinsi Lampung.

‎Fraksi ADEM menekankan pentingnya transparansi anggaran yang tidak hanya berhenti pada pelaporan kepada DPRD atau BPK, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.