Kemenkeu Gas Terus Diet Ketat APBN Rp300 T Era Prabowo

Radarlambar.bacakoran.co — Pemerintah terus mendorong efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai langkah strategis dalam memastikan pengelolaan fiskal yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan belanja negara senilai Rp300 triliun telah mulai diimplementasikan dengan pendekatan menyeluruh.

Rincian penghematan ini terbagi atas efisiensi belanja pusat sebesar Rp250 triliun dan pemangkasan alokasi ke daerah sebesar Rp50 triliun. Langkah ini bukan semata-mata bertujuan memangkas pengeluaran, melainkan mengalihkan anggaran agar lebih tepat sasaran, terutama dalam mendorong program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Febrio menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini sejalan dengan prinsip menjaga kredibilitas fiskal. Pengalaman negara lain seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengeluaran negara yang tidak terkendali bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap stabilitas fiskal, yang pada gilirannya berdampak terhadap suku bunga dan ketidakpastian ekonomi secara global.

Namun, pemerintah memastikan bahwa total belanja negara dalam APBN 2025 tetap berada pada angka Rp3.621,3 triliun. Dengan demikian, efisiensi dilakukan dengan cara merestrukturisasi penggunaan anggaran, bukan memangkas jumlahnya. Upaya ini dimaksudkan agar anggaran negara dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas melalui efek berganda, khususnya bagi sektor-sektor strategis.

Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki perhatian khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di desa dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu program unggulan yang menjadi perwujudan dari visi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga membentuk ekosistem ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan banyak elemen lokal, termasuk petani, pelaku UMKM pangan, dan penyedia logistik desa. Ini menjadi salah satu bentuk pengintegrasian belanja negara yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan memberdayakan.

Febrio menambahkan bahwa kebijakan fiskal yang diarahkan Presiden Prabowo telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam sektor pertanian. Pada kuartal pertama 2025, sektor ini mencatat pertumbuhan paling menonjol dibanding sektor lain, berkontribusi besar terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87 persen.

Kondisi cadangan pangan nasional juga dilaporkan dalam posisi aman. Gudang Perum Bulog mencatatkan ketersediaan beras nasional di atas 4 juta ton. Selain itu, distribusi subsidi pupuk ke petani telah dilaksanakan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa efisiensi belanja tidak boleh diartikan sebagai pengurangan peran negara, melainkan penajaman fokus kebijakan fiskal untuk memperkuat dampak langsung kepada rakyat. Pemerintah menargetkan agar pengalihan anggaran dari belanja tidak produktif dapat mempercepat pembangunan sektor pertanian, ketahanan pangan, pendidikan, dan pengembangan UMKM di seluruh pelosok negeri.

Langkah efisiensi ini juga disiapkan dengan strategi keberlanjutan jangka menengah, sehingga tidak hanya menjadi kebijakan tahunan, tetapi menjadi bagian dari reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran negara.(*/edi)