Maksimalkan Penagihan Pbb-P2, Camat Tekankan Kinerja Aparatur Pekon

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO  - Camat Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), Akhmad Firsada Indah, S.Sos., mewanti-wanti seluruh peratin dan aparatur pekon di wilayahnya agar tidak pasif dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Pemerintah kecamatan mendorong agar aparatur pekon lebih sigap, sebab realisasi pajak tersebut berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah.

“Peratin dan aparat pekon itu digaji dari APBD. Sudah seharusnya mereka menunjukkan kinerja yang maksimal, termasuk dalam penagihan PBB-P2. Ini bagian dari tugas mereka dalam menjalankan roda pemerintahan pekon,” kata   Akhmad Firsada.

Menurutnya, perangkat pekon memiliki akses langsung ke masyarakat. Karena itu, keberhasilan penagihan pajak sangat bergantung pada peran aktif mereka di lapangan. Keterlibatan ini dinilai penting agar target penerimaan pajak daerah dapat tercapai sesuai jadwal. Pihaknya juga mengingatkan bahwa jika aparatur pekon menghadapi kendala dalam proses penagihan, mereka harus segera melakukan koordinasi. Baik dengan peratin, pemerintah kecamatan, maupun Pemkab Pesbar melalui OPD teknis.

“Kalau ada masalah, jangan didiamkan. Koordinasi itu penting agar bisa segera dicari solusi. Jangan sampai capaian PBB-P2 macet hanya karena komunikasi tidak jalan,” jelasnya.

Masih kata dia, pihaknya juga berencana akan memberikan perhatian khusus pada pekon-pekon yang belum menunjukkan progres signifikan. Evaluasi itu mencakup persentase pencapaian, upaya pendekatan yang dilakukan, hingga kendala teknis maupun sosial yang ditemui di lapangan.

“PBB-P2 ini bukan sekadar kewajiban administratif. Ini menyangkut partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Pajak yang dibayar itu nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial,” katanya.

Ditambahkannya, Pemerintah Kecamatan Krui Selatan juga mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Kesadaran warga dalam membayar PBB-P2 tentu sangat diharapkan. Hal ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama antara perangkat pekon dan pemangku kepentingan lainnya.

“Penagihan PBB-P2 diharapkan harus tuntas sebelum akhir tahun. Kita tidak ingin ada pekon yang terlambat atau abai dalam urusan ini,” tandasnya. (yayan/*)