Bapenda Lambar Gandeng BNI Perkuat Digitalisasi Retribusi Daerah

BALIKBUKIT - Upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan retribusi daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat. Kali ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Barat menjalin sinergi strategis dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam mendukung program digitalisasi retribusi daerah.

Melalui platform BNI Smart Tenant, kerja sama ini resmi dibahas dalam pertemuan virtual yang digelar pada Senin (4/8), dan dihadiri langsung oleh Kepala Bapenda Lambar, Drs. Daman Nasir, MP. Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kasubbid Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwakilan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, dan BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Liwa.

Pertemuan tersebut membahas secara rinci mekanisme implementasi BNI Smart Tenant—sebuah solusi digital berbasis teknologi yang dirancang untuk mempermudah proses pembayaran retribusi daerah, khususnya di sektor parkir dan pemanfaatan fasilitas milik daerah.

“Digitalisasi ini bukan hanya soal mengikuti perkembangan zaman, tetapi merupakan langkah nyata untuk membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel,” tegas Kepala Bapenda Lampung Barat, Daman Nasir.

Ia juga menambahkan, transformasi ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai.

Sementara itu, perwakilan dari BNI KCP Liwa menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung program digitalisasi daerah melalui penyediaan infrastruktur teknologi yang terintegrasi dan aman. “BNI hadir sebagai mitra strategis daerah dalam mendorong percepatan transformasi digital. Kami siap memberikan solusi perbankan yang mendukung efisiensi dan transparansi,” ujarnya.

Dengan dilaksanakannya pertemuan ini, Pemkab Lampung Barat berharap proses digitalisasi retribusi dapat segera direalisasikan secara bertahap. Fokus awal akan diarahkan pada sektor-sektor pelayanan publik yang berpotensi besar dalam peningkatan PAD. 

Langkah ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, mudah diakses, dan berbasis teknologi. (lusiana)