Kantor Peringatan Dini Bakamla di Pesbar Tunggu Realisasi 2026

PESISIR TENGAH - Rencana pembangunan gedung kantor peringatan dini milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) masih belum terealisasi. Pemerintah Kabupaten Pesbar, melalui Dinas Perikanan, memastikan hingga saat ini masih terus berkoordinasi dengan Bakamla RI terkait tindak lanjut proyek strategis itu.

Sebelumnya, Pemkab Pesbar telah menghibahkan sebidang lahan yang berlokasi di kawasan pinggiran Pantai Kuala Stabas, Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, untuk pembangunan kantor peringatan dini Bakamla. Namun, meski lahan sudah disiapkan, pembangunan fisik belum kunjung terlaksana.

Kepala Dinas Perikanan Pesbar, Armen Qodar, S.P.,M.M., menjelaskan bahwa komunikasi intensif dengan Bakamla RI masih terus dilakukan. Bahkan, pada Selasa, 26 Agustus 2025, pihaknya kembali menjalin koordinasi dengan lembaga penjaga keamanan laut itu untuk memperbarui informasi terkait realisasi pembangunan.

“Mengenai Bakamla di Kabupaten Pesbar ini, hingga kini kami juga masih intens berkoordinasi ke Bakamla RI, termasuk menanyakan rencana pembangunan gedung kantor peringatan dini tersebut,” katanya.

Dkatakannya, dari hasil koordinasi terbaru, Bakamla RI memastikan bahwa rencana pembangunan masih dalam proses pengupayaan di tingkat pusat. Awalnya, target pembangunan ditetapkan pada 2024. Namun, hingga kini rencana tersebut masih tertunda. Begitu juga di tahun 2025 ini, pembangunan belum dapat diwujudkan. Berdasarkan penjelasan Bakamla RI, usulan pembangunan kantor peringatan dini di Pesbar sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2026. Kendati demikian, realisasi tetap bergantung pada kondisi keuangan negara.

“Targetnya di tahun 2026 akan dibangun, tapi tetap melihat kondisi keuangan negara. Karena pembangunan kantor peringatan dini di Pesbar ini bersamaan dengan rencana pembangunan serupa di Lampung Selatan. Mudah-mudahan untuk Pesbar bisa menjadi prioritas,” jelasnya.

Menurutnya, Pesbar tentu sangat layak mendapat prioritas. Hal itu karena kabupaten ini bukan hanya dikenal sebagai daerah pesisir dengan tingkat kunjungan wisatawan asing yang tinggi, tetapi juga memiliki risiko kecelakaan laut yang besar. Selain itu, wilayah Pesbar berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki pulau terluar yang strategis bagi keamanan nasional.

“Dengan adanya Bakamla di Pesbar yang membangun kantor peringatan dini, tentu sudah sangat layak untuk diprioritaskan. Apalagi, wilayah kita ini memang rawan kecelakaan laut dan sering didatangi wisatawan mancanegara setiap tahunnya,” ujarnya.

Masih kata dia, pentingnya pembangunan kantor peringatan dini ini tidak hanya sebatas memperkuat aspek keamanan laut. Kehadiran Bakamla di Pesbar diyakini mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat setempat. Sistem peringatan dini yang akan dikembangkan, misalnya, dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan asing dalam berkunjung, karena adanya jaminan keamanan laut yang lebih baik.

Selain itu, kantor peringatan dini Bakamla juga diharapkan bisa menjadi pusat informasi bagi para nelayan. Dengan adanya sistem pemantauan yang terintegrasi, nelayan dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang potensial.

“Selain meningkatkan kepercayaan wisatawan asing, keberadaan Bakamla RI di Kabupaten Pesbar juga akan membangun masyarakat nelayan, khususnya terkait informasi daerah penangkapan ikan. Hal ini tentu sangat membantu nelayan kita,” tandasnya. (yayan/*)