Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR, Hentikan Tunjangan Perumahan Rp50 Juta dan Moratorium Kunker Luar Negeri

Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung agenda reformasi lembaga eksekutif seiring dengan tuntutan publik dalam gelombang demonstrasi 25-31 Agustus 2025. Foto: CNN Indonesia--
RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat bersama delapan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas tuntutan publik dalam gelombang unjuk rasa terkait reformasi DPR, Kamis (4/9) siang.
Puan didampingi tiga Wakil Ketua DPR yang lain, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Sedangkan delapan fraksi yang hadir, antara lain PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Dalam rapat tersebut, DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk seluruh anggota dewan, serta melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dan komisi-komisi DPR.
Politikus PDIP itu menegaskan DPR terbuka terhadap tuntutan publik dan akan terus melakukan evaluasi internal. Ia memastikan bahwa dirinya akan memimpin langsung sejumlah langkah reformasi di parlemen.
“Prinsipnya, DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan dijadikan masukan yang membangun,” tegas Puan.
Sehari sebelumnya, DPR menerima perwakilan 16 organisasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait gelombang demo di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, dua poin reformasi yang akan dijalankan DPR adalah penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunker luar negeri. Menurutnya, evaluasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum dialog dengan mahasiswa.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” jelas Dasco.(*)