ADEM Soroti Infrastruktur, Golkar Ingatkan Defisit APBD-P

BALIKBUKIT – Rapat paripurna DPRD Lampung Barat kembali memanas dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) tahun anggaran 2025. Dua fraksi besar, Amanat Demokrat (ADEM) dan Golkar, sama-sama menegaskan bahwa perubahan anggaran tidak boleh sekadar formalitas, melainkan instrumen nyata untuk kepentingan masyarakat.

Fraksi ADEM lewat juru bicara Herpin menekankan empat catatan penting. Pertama, soal infrastruktur, terutama perbaikan ruas jalan Simpang Bumbon–Kali Pasir yang menjadi jalur utama ke sekolah-sekolah di Batu Brak. Pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Pekon Kegeringan dan Canggu juga dinilai mendesak agar mobilitas warga tidak terganggu saat kegiatan adat berlangsung.

Kedua, fraksi ini menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas. Pemkab diminta memperkuat sistem pengawasan agar setiap rupiah benar-benar efektif dan efisien. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM yang bisa mendorong kesejahteraan berkelanjutan.

Keempat, ADEM menekankan perlunya mengoptimalkan potensi daerah, khususnya produktivitas kopi dan pariwisata. Dua sektor ini dinilai bisa menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar.

“RAPBD Perubahan 2025 harus jadi langkah strategis, bukan hanya deretan angka di kertas,” tegas Fraksi ADEM.

Sementara itu, Fraksi Golkar yang disampaikan Sukur lebih menyoroti soal defisit. Dalam nota pengantar, bupati menyebut pendapatan daerah turun Rp47,7 miliar atau 4,3 persen, sehingga total hanya Rp1,06 triliun. Sementara belanja daerah masih di atas Rp1,09 triliun.

Kondisi ini membuat Golkar mendesak pemerintah agar lebih fokus pada program prioritas. Infrastruktur jalan dan lampu penerangan menjadi sorotan utama. Fraksi juga memberikan apresiasi kepada warga yang ikut membantu pembangunan jalan Penataran–Padang Dalem–Sukarami, namun menegaskan sisa pengerjaan harus segera dituntaskan lewat APBD-P 2025 atau paling lambat masuk APBD murni 2026.

Masalah lampu jalan juga ikut mencuat. Laporan masyarakat menyebut sekitar 25 persen lampu di 15 kecamatan tidak berfungsi. Padahal, penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) cukup besar.

“APBD perubahan ini jangan sekadar penyesuaian angka. Harus jadi instrumen nyata yang berpihak pada rakyat Lampung Barat,” tegas Sukur. (lusiana)