KUA-PPAS 2026 - Target Ekonomi Naik, Kemiskinan Turun

PEMKAB Lampung Barat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di ruang sidang Marghasana DPRD setempat kemarin. Foto Dok --
BALIK BUKIT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Marghasana, Senin (8/9/2025). Bupati Parosil Mabsus memaparkan arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan.
"Rancangan ini disusun berdasarkan regulasi terbaru dan mengacu pada visi-misi RPJMD 2025–2029. Ini menjadi landasan percepatan pembangunan menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ungkap Bupati Parosil Mabsus di hadapan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam rancangannya, Lampung Barat menetapkan target makro yang ambisius. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,83 persen, pendapatan per kapita Rp37,35 juta, angka kemiskinan turun ke 9,00–9,63 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,43 poin.
“Sementara pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,27 triliun. Komposisinya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp92,95 miliar, Transfer Pemerintah Pusat Rp1,1 triliun, dan Transfer Antar Daerah Rp67,7 miliar,” ujar dia.
Lebih jauh dia mengungkapkan, Belanja daerah 2026 dirancang sebesar Rp1,26 triliun, dengan fokus utama pada belanja operasi Rp907 miliar (belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bansos), belanja modal Rp181 miliar, belanja tak terduga Rp2,6 miliar, serta belanja transfer Rp174 miliar
Sementara dari sisi pembiayaan Daerah pada tahun 2026 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar 10 milyar rupiah yaitu berasal dari Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya (SILPA) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 19,9 milyar rupiah lebih yang direncanakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
Delapan prioritas belanja daerah juga telah ditetapkan, dengan alokasi terbesar untuk pendidikan dan kesehatan, infrastruktur publik, peningkatan kualitas lingkungan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta penguatan sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM
Bupati Parosil menutup penyampaian nota dengan harapan besar. “Kami ingin pembangunan 2026 benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya. (lusiana)